atau cari berdasarkan hari
Jokowi mengatakan anggaran berlimpah, namun belum fokus penggunaannya.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengeluarkan riset teranyar soal ketimpangan ekonomi
Presiden Bank Dunia Grup, Jim Yong Kim, mengapresiasi keputusan pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran yang cukup besar di bidang SDM.
Angota DPRD menemukan banyak penduduk miskin yang tak lagi menerima bantuan pendidikan melalui KJP Plus.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan tantangan dunia pendidikan di Tanah Air saat ini bukan lagi soal besar anggaran pendidikan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan efektifitas penggunaan anggaran pendidikan yang terus naik tapi tak berdampak signifikan.
Menteri Sri Mulyani menyoroti anggara pendidikan dan kualitas guru di Indonesia.
Kementerian Keuangan menemukan anggaran pendidikan di daerah lebih rendah daripada yang dikucurkan pemerintah pusat.
Menurut Sri Mulyani, anggaran pendidikan di RI dan Vietnam sama-sama 20 persen.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Presiden Jokowi tengah menyiapkan konsep visi 2045.
Sekolah terbuka atau pendidikan jarak jauh (PJJ) diperbolehkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi geram mendapatkan laporan tentang adanya pungutan sebesar Rp 200-300 per bulan di SMA dan SMK negeri.
SD Kasih Ananda II yang disebut bangkrut menolak ditutup oleh Pemerintah DKI Jakarta karena masih memiliki 181 murid.
Malang Corruption Watch (MCW) menuding Pemerintah Kota Malang melakukan pemborosan.
Siswa SMAN 5 Depok terancam tak bisa ikut ujian karena tak bisa membayar sumbangan wajib yang ditetapkan sekolah sebesar Rp 200 ribu per bulan.
Anggaran alat fitnes sebanyak itu, menurut DPRD Kalimantan Selatan tidak penting di tengah penghematan belanja pemerintah daerah.
"Perlu dibuat komitmen agar daerah tidak mengurangi anggaran pendidikan kurang dari 20 persen, meski mendapat bantuan dari pusat," kata Muhadjir.
Pihak universitas diminta memperhatikan kemampuan masyarakat dengan tidak membebani masyarakat dengan kenaikan uang kuliah.
Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Provinsi Papua berupaya menyelesaikan persoalan mahasiswa Papua yang menuntut pendidikan di luar negeri terkait dengan anggaran.
Pemindahan kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas dan kejuruan negeri ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap penganggaran.
