atau cari berdasarkan hari
Terdapat empat ketetapan yang diambil oleh pimpinan KPK terhadap para pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
BKN Bima Haria Wibisana menegaskan nasib status 75 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan bukan di tangan lembaganya.
Ada seorang pegawai KPK tak lolos tes kebangsaan. Padahal pernah dapat penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden karena kinerjanya.
Larangan menggelar halalbihalal dan open house bagi ASN Kabupaten Bogor ini berlaku sejak sebelum hingga setelah perayaan Idul Fitri.
PHRI Yogyakarta memperkirakan tingkat hunian hotel di tahun ini lebih parah dari tahun lalu.
ASN atau PNS yang memasuki batas usia pensiun, harus menyiapkan beberapa berkas sebagai syarat untuk mendapatkan uang pensiun.
Pemerintah berencana mengalihkan status politeknik pariwisata dari Kementerian Pariwisata ke Kementerian Pendidikan. Simak apa saja imlikasinya.
Titi Anggraini, menilai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK tak bisa dilihat hanya soal peralihan status saja.
Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris menyebut Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pegawai bermasalah.
Sebanyak 75 pegawai KPK gagal lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Disebut-sebut ada upaya menyingkirkan penyidik tertentu.
Dalam surat keputusan yang beredar tersebut dinyatakan 75 pegawai yang tidak lolos dinyatakan akan dinonaktifkan dari KPK.
Dalam surat tersebut 75 pegawai KPK yang tidak lolos dinyatakan akan dinonaktifkan.
Nursyahbani Katjasungkana menyatakan upaya alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus ditolak mentah-mentah.
Eks pimpinan KPK Busyro Muqoddas menilai materi tes pegawai KPK tidak memiliki legitimasi moral, akademis, maupun metodologi.
Gerak Perempuan menilai soal dalam tes alih status pegawai KPK tidak etis.
Larangan menggelar open house merupakan bagian dari upaya mencegah penularan Covid-19.
Pewawancara menanyakan ke pegawai KPK apakah mengucapkan selamat hari raya ke penganut lain.
Rapat antara BKN, KPK, dan Kemenpan akan membahas nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
BKN tak berwenang menentukan nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes. Kewenangan itu ada di tangan KPK.
Anggota DPR Arsul Sani mengatakan jika berniat menyingkirkan pegawai KPK tertentu, tes penerimaan ASN bisa dibuat lebih sulit.
