atau cari berdasarkan hari
BPN mencatat ada 30 persen lahan di Provinsi Banten belum memiliki sertifikat.
Materi tes, kata Firli Bahuri, akan disusun secara mandiri oleh KPK untuk menyesuaikan kebutuhan lembaga antirasuah dan menjaga independensi.
Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan sambutan di hadapan ASN dalam apel pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi.
"Kamu bermimpi, kamu punya cita-cita, maka kerjakan. InshaAllah kamu jadi top leaders di kementerian ini," ujar Yasonna.
Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan KPK sebenarnya telah mengajukan draf Peraturan Pemerintah mengenai alih status pegawai.
Perubahan status pegawai KPK merupakan amanat revisi UU KPK nomor 19 tahun 2019. Perubahan status ini membuat sejumlah pegawai khawatir.
Menteri Tjahjo Kumolo mengizinkan PNS mengambil cuti akibat banjir.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pegawai negeri sipil atau PNS yang kebanjiran bisa mengambil cuti.
KPK akan menyusun sendiri tes untuk seleksi terkait alih status pegawai menjadi ASN.
Tjahjo Kumolo mengatakan, usul itu telah dituangkan dalam rancangan Peraturan Presiden tentang KPK yang disusun oleh Kemenpan-RB.
PUPR akan mulai membangun perumahan ASN di ibu kota baru mulai awal 2021.
Firli bercerita saat ia menjabat sebagai Deputi Penindakan di KPK, juga ada pegawai yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan.
Saat ini, pemerintah justru berusaha meningkatkan kinerja ASN dengan menerapkan PP No. 30/2019 tentang Penilaian Kinerja ASN.
Menurut Novel Baswedan, sebagian besar pegawai KPK bergabung untuk memperjuangkan ide pemberantasan korupsi.
Sri Mulyani menyatakan usulan PNS bekerja 4 hari sepekan tak bisa berlaku di setiap unit.
Sri Mulyani menyatakan gaji ASN tak seragam antardaerah atau instansi.
"Jangan banyak-banyak libur, lah. Toh belum hari-hari besar banyak sekali di negara kita, belum lagi cuti hamil," kata Tjahjo Kumolo.
Doli bahkan menyebut, jika ASN terlalu banyak mendapat hari libur, mereka akan kebingungan ketika mulai bekerja kembali karena terlalu lama bersantai.
Wacana waktu dan lokasi kerja yang sangat fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuai pro-kontra di masyarakat.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyatakan tidak semua Aparatur Sipil Negara atau ASN bisa bekerja secara fleksibel.
