atau cari berdasarkan hari
Eks Kepala BNPT meminta mereka yang bergabung dengan gerakan radikalisme untuk berhenti membawa nama agama dan tuhan.
Selain melakukan identifikasi dan validasi terhadap WNI eks ISIS, Mahfud MD menegaskan paspor mereka sudah diblokir.
Menurut BNPT, sudah ada nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan BNPT pada 2018 dalam upaya penanganan kasus radikalisme.
Belum ada keputusan mengenai isu pemulangan 600 WNI eks ISIS. Sejumlah kementerian dan lembaga masih memberikan usulan dan saran kepada Menko Polhukam
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi menyebut BNPT akan memulangkan 600 WNI eks ISIS dari Timur Tengah.
Fadli akan menanyakan rencana pemulangan WNI eks ISIS itu kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Menteri Agama Fachrul Razi menyebut BNPT bakal memulangkan 600 warga Indonesia yang tergabung dalam kelompok teroris ISIS.
BNPT menyatakan syarat dan kondisi tertentu mengenai pemulangan 600 WNI eks ISIS itu juga masih dibahas oleh sejumlah kementerian dan lembaga.
Fachrul Razi mengatakan, 600 WNI yang tergabung dalam ISIS itu sebagian besar telah membakar paspor Indonesia agar merasa dekat dengan Tuhan.
Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius menegaskan bahwa radikalisme adalah persoalan mindset, bukan sebatas masalah tata cara berpakaian.
DPR menanyai deteksi dini BNPT sampai akhirnya kecolongan peristiwa penyerangan mantan Menkopolhukam Wiranto.
Kepala BNPT Suhardi Alius menolak bicara ihwal polemik pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mencecar BNPT soal deteksi dini terorisme. Mereka menilai deteksi dini tak maksimal karena masih ada teror.
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, Desmond J. Mahesa mengkritik lemahnya koordinasi antara Polri dan BNPT dalam penanggulangan terorisme.
Dari temuan BNPT, radikalisme tak hanya menyerang pegawai BUMN, tapi juga menyerang berbagai institusi lain.
BNPT juga memberikan materi tentang treatment khusus yang diberikan saat ada anggota yang diduga terpapar radikalisme.
Irfan mengatakan sejak 2014, BNPT bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyisir berbagai website berisi konten negatif.
BNPT meminta agar Ditjen PAS mengatur yang berhak mengunjung ke dalam Lapas adalah benar-benar keluarga dekat.
BNPT meminta masyarakat harus mewaspadai berbagai potensi yang dapat mendorong munculnya faham radikal.
PMII menyatakan KPK digunakan kelompok tertentu sebagai alat politik, yakni kelompok Taliban setelah mantan Menpora Imam Nahrawi menjadi tersangka.
