atau cari berdasarkan hari
Dua instansi yang paling sering dilaporkan ke Ombudsman adalah BPJS Kesehatan Dan OJK.
Politikus dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning mengatakan BPJS Kesehatan memang dirancang defisit.
Dari hitungan politikus Golkar Dewi Asmara, tiap direksi BPJS Kesehatan akan mendapat insentif Rp 342,56 juta per bulan.
"Tentu perlu proses, tetapi kita bisa yakinkan (utang lunas dibayar)," ujar Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf.
"Kalau diagnosa ndak tepat, ya saya takut salah ngasih solusi," ujar Menteri Terawan soal alasannya belum beri solusi atas sengkarut BPJS Kesehatan.
Menurut Terawan, kebijakan kenaikan iuran sepenuhnya pilihan BPJS Kesehatan.
Kenaikan iuran yang diputuskan oleh BPJS Kesehatan adalah hasil rapat tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan lembaganya tidak pernah berniat melawan hasil rapat soal kenaikan tarif iuran.
Penetapan insentif bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mengacu regulasi, tapi sampai sekarang belum direalisasikan.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengklaim pernah meminta BPJS Kesehatan untuk tidak melakukan kenaikan iuran.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kecewa dan prihatin lantaran BPJS Kesehatan tidak melaksanakan solusi yang disepakati pemerintah dan DPR.
Ribuan buruh menggelar demo untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan mengantisipasi peserta yang beramai-ramai turun kelas akibat naiknya iuran.
Dengan fingerprint, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kartu BPJS Kesehatan oleh yang tidak berhak.
Dirut BPJS Kesehatan Fachm Idris menyatakan bahwa lembaganya tetap berupaya memberi kemudahan kepada peserta yang ingin turun kelas perawatan.
BPJS Kesehatan memangkas prosedur pelayanan hemodialisis atau cuci darah untuk pasien gagal ginjal kronis.
BPJS Kesehatan memahami pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memastikan tidak akan ada suntikan dana tambahan dari pemerintah pada 2020.
BPJS Kesehatan tak mempersoalkan banyaknya peserta yang memilih turun kelas setelah pemerintah menaikkan tarif iuran untuk jenis PBPU mulai awal 2020.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan saat ini lembaganya masih memiliki utang Rp 14 triliun untuk pembayaran Rumah Sakit.
BPJS Kesehatan mencatat 792.854 peserta program Jaminan Kesehatan Nasional turun kelas dalam rentang waktu 9 Desember 2019 hingga 7 Januari 2020.
