atau cari berdasarkan hari
Pemerintah menanggung seluruh biaya pengobatan pasien positif corona, namun dibayarkan lewat BPJS Kesehatan.
Jokowi meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk segera menyiapkan norma, standar, dan prosedur pelayanan jaminan kesehatan pasien corona.
Jokowi menginstruksikan agar beban pembiayaan pasien Covid-19 dialokasikan dari APBN dan APBD.
Rencana pemerintah untuk meminta BPJS Kesehatan menanggung pasien corona bisa menimbulkan masalah defisit baru.
Ada satu pasal yang melarang BPJS Kesehatan menjamin pelayanan kesehatan akibat wabah seperti corona.
Perpres anyar, kata Sri Mulyani, juga akan melingkupi perkara pembiayaan bagi pasien Corona di rumah sakit.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden terkait program Jaminan Kesehatan Nasional.
BPJS Kesehatan memberlakukan kebijakan khusus terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"(Rekomendasi) mirip yang pernah BPJS Kesehatan lakukan, (misalnya) pengaturan katarak, bayi lahir sehat dari ibu sectio caesarea, dan fisioterapi."
Salah satu cara untuk menekan tunggakan iuran adalah penerapan sanksi tidak mendapatkan layanan publik kepada para penunggak iuran BPJS Kesehatan.
Ada 898 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang mengajukan klaim tak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kajian KPK terkait dana jaminan kesehatan itu menemukan telah terjadi inefisiensi atau pemborosan dalam pembayaran BPJS Kesehatan.
KPK menyebut terdapat potensi kerugian negara dalam defisit yang dialami Badan Pengelola Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan
KPK memberikan enam rekomendasi untuk Terawan agar BPJS Kesehatan tak defisit.
KPK membeberkan penyebab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mengalami defisit
KPK menemukan indikasi fraud dan inefisiensi dalam pengelolaan dana di BPJS Kesehatan
Salah satu saran KPK kepada Menkes Terawan adalah meminta membenahi Panduan Nasional Praktik Kedokteran (PNPK).
Putusan MA soal pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini memiliki sifat yang sama dengan putusan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pengaturan iuran BPJS Kesehatan itu kembali seperti diatur Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan berlaku sejak putusan dibuat MA yaitu per tanggal 27 Februari 2020.
