atau cari berdasarkan hari
Vaksinasi tahap pertama digelar selama tiga hari pada tanggal 22-24 Juli 2021 di Stasiun MRT Blok A, Jakarta Selatan.
Anggota Komisi Kesehatan DPR, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah menyempurnakan program Bantuan Subsidi Upah
Pada tahun 2020, BPJAMSOSTEK telah menyerahkan data kepada Pemerintah sebanyak 12,4 juta pekerja dari sekitar 413 ribu perusahaan.
Ombudsman RI menyoroti pengelolaan dana peserta di BPJS Ketenagakerjaan melalui instrumen investasi deposito.
Ekonom Bhima Yudhistira mengomentari rencana pemerintah memberikan bantuan subsidi upah untuk para pekerja ata buruh pada tahun ini.
Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan bantuan berupa subsidi upah bagi pekerja dan buruh di tahun 2021. Berikut sejumlah fakta terkait BSU tersebut.
Dalam audiensi virtual, Anggoro menyampaikan pihaknya siap bekerja sama dengan Kemenkop UKM untuk mendorong implementasi Inpres Nomor 02/2021.
Salah satu yang jadi bahan pertimbangan pemerintah memberikan subsidi upah adalah ketaatan kantor dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan per bulan.
Subsidi upah sebesar Rp 1 juta kepada pekerja yang terimbas PPKM Darurat atau PPKM Level 4 di masa pandemi Covid-19.
BPK telah merekomendasikan ke Direktur Utama BP Jamsostek untuk melakukan cut loss atau take profit atas 6 saham yang dimiliki. Saham apa saja itu?
BPK merekomendasikan BPJS Ketenagakerjaan melepas enam saham yang dinilai tak jelas investasinya.
Ali Mukartono menyebut dalam kasus BPJS Ketenagakerjaan, penyidik belum menemukan unsur dugaan adanya perbuatan melawan hukum
Jampidsus Ali Mukartono mengatakan belum menemukan unsur dugaan adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan menyatakan para pekerja bisa mendapatkan manfaat dari program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP hingga tiga kali.
BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan niatnya untuk menempatkan investasi di sovereign wealth fund atau SWF. Potensi penempatan hampir Rp 25 triliun?
Ombudsman RI menerima laporan pengaduan masyarakat tentang penolakan pembayaran klaim Jaminan Kematian (JKM) Rp 42 juta untuk masing-masing peserta.
Kejagung menyatakan pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti di kasus BPJS Ketenagakerjaan.
KSPI meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.
Sebanyak 10 ribu buruh akan berunjuk raja menuntut THR dibayar tanpa dicicil.
Sejak Desember 2019, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan sudah berkurang hingga 6,47 juta.
