atau cari berdasarkan hari
Penggeledahan petugas KPK di rumah Budi dan empat lokasi lainnya untuk menelusuri sumber dana APBD Tulungagung yang berasal dari bantuan keuangan APBD
Kasus Ketua DPRD Tulungagung ini merupakan pengembangan perkara dari OTT Bupati Tulungagung Syahri Mulyo pada 6 Juni 2018.
Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 700 juta pada sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya hari ini.
Sidang Bupati Tulungagung dan Wali Kota Blitar akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.
Syahri Mulyo hanya tiga menit merasakan menjadi Bupati Tulungagung, sebelum Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menonaktifkannya dari jabatan tersebut.
KPK telah memeriksa 86 saksi untuk tersangka Syahri Mulyo, Bupati Tulungagung nonaktif yang dilantik di Kantor Kemendagri.
Tidak persiapan perayaan atas pelantikan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Wakil Bupati Maryoto Bhirowo yang terpilih untuk periode 2018-2023.
Bupati Tulungagung terpilih Syahri Mulyo menjabat sebagai kepala daerah aktif dalam waktu kurang dari satu menit.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo tak menerima gaji karena langsung dinonaktifkan usai dilantik.
Kemendagri langsung menonaktifkan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo setelah dilantik karena sedang ditahan di rutan KPK.
Juru Bicara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Febri Diansyah mengatakan penyidik tengah melakukan penggeledahan di Blitar dan Tulungagung.
Kejadian yang mirip Bupati Tulungagung terjadi di pemilihan gubernur Maluku Utara. Ahmad Hidayat Mus, tersangka korupsi dan menang pilkada.
Meski sedang ditahan KPK karena terlibat kasus suap, Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo bisa unggul dalam pilkada yang diikutinya.
Tjahjo Kumolo menuturkan hak untuk dilantik itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Dalam pilkada Tulungagung, calon inkumben Syahri Mulyo yang terjerat kasus korupsi oleh KPK, unggul dari rivalnya, Margiono.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah tetap akan melantik Bupati Tulungagung Agung Syahri Mulyo jika nanti menang Pilkada 2018.
KPK menetapkan Bupati Tulungagung nonaktif, Syahri Mulyo, dan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sebagai tersangka kasus dugaan suap.
Tim pemenangan PDIP Heru Santoso mengatakan penahanan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo tak banyak mempengaruhi kepercayaan pemilih Pilkada.
Meski ditahan KPK perolehan suara Bupati Tulungagung inkumben Syahri Mulyo unggul dalam penghitungan sementara KPU.
PDIP menilai ada motif politik di balik kasus Bupati Tulungagung.