atau cari berdasarkan hari
Kendati menyesalkan keputusan Titiek Soeharto, Partai Golkar menyatakan tidak terganggu dengan kepindahan Titiek ke Partai Berkarya.
KPU pernah menyaratkan bacaleg DPR RI mendapat SKCK dari Mabes Polri.
KPU menggagas larangan mendaftar caleg bagi mantan napi korupsi demi menyajikan pilihan peserta pemilu yang baik dan berintegritas kepada masyarakat.
Meski presiden mempunyai pandangan berbeda, Titi berharap semangat KPU untuk tetap mempertahankan aturan larangan caleg tidak surut.
Usulan pemberian tanda dari Jokowi ini muncul seiring langkah KPU yang memuat larangan mantan napi koruptor jadi caleg dalam PKPU.
Presiden Joko Widodo mengusulkan agar KPU lebih baik memberikan 'tanda' bagi mantan napi korupsi yang menjadi caleg dibandingkan melarangnya.
KPU menggagas larangan daftar caleg bagi mantan napi koruptor ini demi menyajikan pilihan peserta pemilu yang baik dan berintegritas untuk masyarakat.
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan akan mendorong Komisi Pemerintahan untuk meminta KPU mengevaluasi peraturan KPU itu.
KPU tetap berkukuh untuk memasukkan mengenai larangan mantan narapidanan korupsi menjadi caleg dalam PKPU meskipun ada sejumlah pihak yang tak setuju.
KPU sebelumnya telah mengeluarkan PKPU pencalonan anggota legislatif DPD yang juga mencantumkan larangan mantan napi korupsi.
KPU tetap berkukuh untuk memasukkan larangan mantan narapidana korupsi untuk mendaftar menjadi caleg dalam PKPU.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menolak aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan narapidana korupsi maju jadi caleg.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendukung langkah KPU melarang mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).
KPU beberapa kali membahas aturan yang mewajibkan caleg menyetor LHKPN dan melarang bekas napi korupsi menjadi caleg. Namun pembahasan berjalan alot.
Partai politik bisa memasukan data caleg lebih awal pada proses pendaftaran peserta Pemilu 2019.
Batas pengisian Silon bisa dilakukan 30 hari sebelum pendaftaran caleg Pemilu 2019 ditutup.
Ombudsman meminta KPU bersama DPR dan pemerintah segera duduk bersama membahas PKPU tentang pencalonan caleg.
KPU mengubah rencana LHKPN menjadi persyaratan pencalonan caleg menjadi syarat pelantikan caleg.
KPU beralasan kampanye yang berkaitan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tidak relevan dengan ajang Pilkada 2018.
Persyaratan LHKPN ingin dicantumkan KPU untuk merespons kejadian adanya beberapa calon kepala daerah yang terjerat korupsi.
