atau cari berdasarkan hari
Bayu Dwi Anggono mengatakan cacat formil putusan MA soal eks napi korupsi itu disebabkan oleh sifat sidang.
KPU mencatat ada 38 caleg yang berstatus eks napi korupsi yang akan maju di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
KPU mengumumkan 38 caleg eks napi korupsi yang akan mengikuti pemilihan legislatif 2019.
KPU akan segera mengirimkan surat edaran ke KPU daerah untuk melaksanakan putusan MA.
KPU akan segera merampungkan revisi PKPU dalam dua hari ke depan.
KPU harus melaksanakan putusan MA sebelum penetapan DCT pada 20 September 2018.
KPU masih mempertimbangkan opsi yang akan diambil terkait caleg eks koruptor.
KPU akan memeriksa satu per satu caleg yang gugatannya dikabulkan Bawaslu.
Tjahjo Kumolo meyakini peraturan KPU akan direvisi.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan revisi PKPU soal caleg eks napi korupsi ini membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Arief Budiman mengatakan KPU akan memasukkan amar putusan MA soal caleg eks napi korupsi ke dalam revisi PKPU setelah membaca putusannya.
Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan uji materi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks napi korupsi menjadi caleg.
MA sebelumnya mengabulkan permohonan gugatan terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang berisi larangan eks napi korupsi menjadi caleg.
Bawaslu mengacu pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.
KPU dan Bawaslu berbeda pandangan soal mantan napi korupsi yang mengikuti pemilu legislatif 2019 sebagai caleg.
Wiranto menilai Bawaslu dan KPU punya dasar hukum yang sahih.
Fahri Hamzah mengatakan KPU bertanggung jawab atas aturan mengenai mantan narapidana kasus korupsi bisa nyaleg.
Berdasarkan survei Y-Publica, sebanyak 30,4 persen responden menganggap pengajuan caleg mantan napi korupsi sebagai tindakan tak etis.
Hingga saat ini, Bawaslu di sejumlah daerah setidaknya telah meloloskan 12 bakal caleg eks koruptor yang mengajukan sengketa.
PKS menilai KPU sebagai penyelenggara utama pemilihan memiliki diskresi untuk meningkatkan kualitas pemilu.
