atau cari berdasarkan hari
Kemenkeu masih melakukan verifikasi untuk mencari desa fiktif selain di Konawe, Sulawesi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menghentikan penyaluran dana desa untuk ke 56 desa di Konawe.
Skema penyaluran dana desa berubah menjadi pada tahap I sebesar 40 persen, tahap II sebesar 40 persen, dan tahap III sebesar 20 persen.
Menurut Abdul Halim Iskandar dana desa bisa digunakan utamanya untuk penyelamatan warga.
Abdul Halim Iskandar meyatakan ada pihak yang tidak ingin dana desa selalu dikucurkan dan ditambah.
Presiden Jokowi sendiri pernah mengungkapkan bahwa ada 2.188 BUMDes yang mangrak.
Ditemukan sembilan fakta Implementasi Undang-Undang Desa yang tak sesuai dengan klaim pemerintah. BUMDes mandek dan banyak kasus korupsi dana desa.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak berkontribusi terhadap pendapatan desa.
Jokowi menyoroti ribuan BUMDes yang tak menyetor pendapatan ke desa.
AM diduga terlibat korupsi dana desa dengan kerugian negara yang disebabkannya mencapai Rp 1 miliar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja memamerkan profil salah satu penerima dana desa, yakni Desa Srikayangan, Kulon Progo.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ingin alokasi dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan yang bersifat kreatif dan melibatkan masyarakat.
Polri menggandeng PPATK untuk menyelidiki dugaan penggunaan dana desa untuk membantu KKB.
Menteri Desa menyerahkan pengusutan kabar penggunaan dana desa untuk membantu KKB ke polisi.
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyatakan ada indikasi dana desa digunakan untuk membantu kelompok kriminal bersenjata atau KKB.
Inspektorat Papua Barat mengatakan menurunkan tim untuk mengecek desa siluman yang ada di Manokwari.
Kemendagri menemukan berbagai maladministrasi dalam penyaluran dana desa.
Kemenkeu membekukan sementara dana desa yang diduga bermasalah.
Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran memerintahkan 14 bupati di wilayahnya untuk memangkas perda yang menghambat investasi.
Kementerian Keuangan belum bisa mengidentifikasi total kerugian negara dari desa fiktif atau kampung siluman yang mendapat transfer dana desa.
