atau cari berdasarkan hari
Taufik juga mengatakan dana desa dapat digunakan untuk penanganan wabah virus Corona atau Covid-19 sesuai protokol dan instruksi Gugus Tugas di daerah
Jokowi menegaskan kepada jajarannya agar dana desa segera direalisasikan dalam bentuk program padat karya tunai dan membantu menangani virus corona.
Defisit anggaran pada Februari 2020 tercatat sebesar Rp 62,8 triliun
"Dana desa yang didistribusikan langsung dari pusat ke desa sekitar Rp1 miliar bukan untuk kepala desa tetapi untuk seluruh masyarakat desa."
"Gunakanlah untuk menurunkan kemiskinan, perbaikan layanan kesehatan dan infrastuktur," ujar Sri Mulyani mengingatkan pentingnya alokasi dana desa.
Jaksa Agung meminta jajarannya menyeleksi betul perbuatan yang dilakukan oleh kepala desa, tidak sembarang menetapkan tersangka korupsi dana desa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyadari ada banyak tantangan untuk mewujudkan elektronifikasi transaksi di daerah.
"Dana desa yang dialokasikan untuk Papua Barat terus meningkat sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015."
Dana desa ini mulai disalurkan pada Kamis 28 Januari 2020 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Bank Dunia mengkritik formula penyaluran Dana Desa dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Laporan itu kebanyakan berisi kekhawatiran masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa.
Kemenkeu masih melakukan verifikasi untuk mencari desa fiktif selain di Konawe, Sulawesi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menghentikan penyaluran dana desa untuk ke 56 desa di Konawe.
Skema penyaluran dana desa berubah menjadi pada tahap I sebesar 40 persen, tahap II sebesar 40 persen, dan tahap III sebesar 20 persen.
Menurut Abdul Halim Iskandar dana desa bisa digunakan utamanya untuk penyelamatan warga.
Abdul Halim Iskandar meyatakan ada pihak yang tidak ingin dana desa selalu dikucurkan dan ditambah.
Presiden Jokowi sendiri pernah mengungkapkan bahwa ada 2.188 BUMDes yang mangrak.
Ditemukan sembilan fakta Implementasi Undang-Undang Desa yang tak sesuai dengan klaim pemerintah. BUMDes mandek dan banyak kasus korupsi dana desa.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak berkontribusi terhadap pendapatan desa.
Jokowi menyoroti ribuan BUMDes yang tak menyetor pendapatan ke desa.
