atau cari berdasarkan hari
Apabila penerimaan pajak dan defisit APBN memang diproyeksikan melebar, maka pemerintah berpotensi untuk menarik utang lebih banyak.
Hingga bulan Oktober 2019, BPJS Kesehatan Cabang Manokwari mencatat ada tunggakan iuran Peserta Bukan Penerima Upah sebesar Rp 15 miliar.
Para kader JKN tidak sekadar menagih tunggakan iuran BPJS Kesehatan, namun juga menampung keluhan dari nasabah asuransi dan menjaring peserta baru.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memastikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah opsi terakhir untuk menjamin layanan JKN tetap berkelanjutan.
Tak sedikit yang mengeluh, tapi ada juga yang mendukung rencana pemerintah menjatuhkan sejumlah sanksi bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan.
Sekjen PBB, Antonio Guterres mengatakan, PBB mengalami defisit finansial Rp 3,2 triliun, uang yang tersedia habis pada akhir Oktober ini.
Kemenkes juga yakin usulan kenaikan premi BPJS Kesehatan yang disorongkan ke Presiden Jokowi, banyak masyarakat malah bersedia naik kelas.
Sejumlah sanksi tengah dipersiapkan bagi peserta BPJS yang tak membayar iuran, mulai dari dipersulit pengurusan SIM, paspor hingga pengajuan kredit.
"Dia mendaftar (BPJS Kesehatan) pada saat sakit dan setelah dapat layanan kesehatan dia berhenti tidak bayar premi lagi," kata Mardiasmo.
Berdasarkan usulan yang ada, peserta kelas satu akan membayar iuran BPJS Kesehatan tak lebih dari Rp 5.000 per hari.
"BPJS Kesehatan itu mengalami defisit karena banyak orang tidak sehat."
Data temuan di lapangan ini akan dijadikan bahan untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat agar peserta BPJS yang masih layak diaktifkan kembali.
Namun di saat yang sama, BPJS Kesehatan mencatat tambahan peserta penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 4,66 juta yang baru didaftarkan.
Saking kesalnya, Rusli mengancam akan keluar dari kepesertaan BPJS Kesehatan jika klaim sejumlah fasilitas kesehatan di Gorontalo belum dilunasi.
ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun 2019 hanya berada di kisaran 5,1 persen.
Jumlah tagihan klaim yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan itu bertambah sekitar Rp 2 triliun setiap bulan.
Pelaporan ke Dinas Sosial dilakukan agar masyarakat tak mampu bisa masuk dalam data penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan masih menunggu hasil kebijakan Presiden Jokowi terkait kenaikan iuran.
Secara khusus, Presiden Jokowi berharap kerja sama bidang perdagangan ini bisa mengurangi dampak dari defisit Indonesia dengan Cina.
Jumlah tunggakan peserta BPJS Kesehatan itu berasal dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri sejak tahun 2014.
