atau cari berdasarkan hari
Komisi I DPR menilai ada empat kemampuan dari sisi internal yang perlu menjadi pertimbangan Presiden Jokowi dalam menunjuk Panglima TNI.
Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat memanggil kadernya, Krisdayanti, atas pernyataan ihwal gaji anggota DPR.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan gaji anggota DPR tak selaras dengan kinerja mereka.
Yasonna Laoly mengatakan UU ITE mengalami banyak persoalan, khususnya pasal-pasal ketentuan pidana yang berpotensi multitafsir.
Fadlo Maldini menyebut, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum mengirimkan surat presiden kepada DPR perihal calon Panglima TNI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai tantangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mengobservasi sejumlah indikator sejak desentralisasi dan otonomi daerah 2004.
Nyoman Adhi Suryadnyana yang terpilih sebagai anggota BPK saat ini masih berstatus sebagai anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Pemerintah perlu lebih memproteksi serta memperkuat industri baja nasional, termasuk di dalamnya PT Krakatau Steel.
Komnas Perempuan mengapresiasi langkah maju pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS),
Ketua BPK Agung Firman Sampurna merespons pertanyaan wartawan soal terpilihnya Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota BPK.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyayangkan penetapan Nyoman Adhi sebagai calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Al Araf mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan DPR harus menggunakan pendekatan substantif dalam memilih calon panglima TNI
Komisi III DPR mengkhawatirkan pemberian kewenangan yang besar pada LPSK tanpa pengelolaan yang hati-hati dapat memunculkan korupsi baru.
Nadiem Makarim menyatakan kurikulum Sekolah Penggerak tidak akan dievaluasi oleh pemerintah dan DPR, tapi oleh guru dan kepala sekolah.
Nadiem Makarim menjelaskan kebijakan penjaminan mutu dan standar perlu memperhatikan konteks ekosistem pendidikan.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, tingkat kepatuhan anggota DPR dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) turun.
Seorang narasumber Tempo menyebutkan, perubahan draf RUU PKS ini merupakan strategi agar tarik-menarik pembahasannya tak terlalu alot.
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan Lulung sudah menghubunginya melalui telepon untuk menyampaikan kepindahannya ke PPP.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sejumlah anggota Dewan belum menyampaikan LHKPN karena persoalan teknis saja.
