atau cari berdasarkan hari
Sekretaris Fraksi PAN membantah pergantian itu merupakan ekses dari pertarungan Zulkifli Hasan dan Mulfachri Harahap di Kongres V PAN.
Dalam rapat paripurna Kamis lalu, 2 April 2020, DPR memutuskan memulai pembahasan RUU Cipta Kerja yang diusulkan Presiden Jokowi.
Napi, tahanan, dan petugas Lapas dan Rutan, sangat rentan terhadap penyebaran virus Corona.
Koalisi meminta DPR tak menjadikan wabah Corona sebagai alasan untuk membahas RKUHP secara tertutup.
Sahroni mengatakan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan masih harus dibahas ulang di Komisi III dan harmonisasi di Badan Legislasi.
DPR dianggap hanya memperjuangkan kepentingan partai dan kelompoknya sendiri.
Sri Mulyani bersama Menteri Yasonna Laoly menyerahkan Perpu tentang penanganan corona ke DPR.
Komisi III DPR RI meminta Menkumham untuk menyelesaikan RKUHP dan RUU tentang Pemasyarakatan.
DPR diminta hanya membahas RUU yang diperlukan di tengan situasi penyebaran wabah corona saja.
DPR akan membacakan surat presiden tentang omnibus law RUU Cipta Kerja. DPR akan menyepakati alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU tersebut.
DPR ingin pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan tanpa surat presiden. Yasonna Laoly ingin sebaliknya untuk menghindari uji materiil.
DPR akan menyepakati alat kelengkapan dewan yang akan membahas omnibus law RUU Cipta Kerja. Lalu, DPR akan menyepakati alat kelengkapan dewan.
PDIP, Nasdem, dan PAN menyatakan omnibus law akan lebih fokus dibahas di Badan Legislasi DPR.
Menurut Nasir, Yasonna dan pemerintah semestinya tak usah mengambil risiko sama sekali selama wabah Corona masih mengancam.
Komisi VIII DPR akan fokus pembahasan revisi UU Penanggulangan Bencana di tengah pandemi Corona.
Dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang III DPR, Fraksi NasDem mempertanyakan progres surat presiden dan draf dua RUU omnibus law.
Saan berpendapat, omnibus law perlu segera dibahas dengan segala kontroversinya. Ia mempertanyakan pimpinan DPR yang tak juga membahas dua RUU.
Di tengah pandemi Corona ini, beberapa anggota DPR, seperti Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustopa memang meminta pembahasan omnibus law dilanjutkan.
Puan Maharani mengatakan tidak akan mengirim anggota DPR ke luar negeri karena wabah corona belum reda.
Politikus Partai NasDem Saan Mustopa mengusulkan pemotongan gaji untuk korban Corona dimulai gaji April.
