atau cari berdasarkan hari
Disdukcapil DKI meminta warga yang belum mendapatkan e-KTP segera melapor ke kelurahan masing-masing. Kemendagri telah menyalurkan 290 ribu blangko.
Suku Dinas Dukcapil di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten diminta mendata dan mengganti dokumen yang hilang dan rusak akibat banjir.
Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan dana sebesar Rp 1 miliar untuk membantu pencetakan KTP Elektronik disingkat E-KTP.
Tito Karnavian juga menyebut bahwa Kementerian Keuangan pun tampak berhati-hati jika menyangkut anggaran e-KTP.
Pengangkatan pejabat daerah diatur dalam permendagri. Namun ada perbedaan persepsi dengan Bupati Takalar soal pengangkatan Kepala Dinas Dukcapil.
Pemda Takalar melantik Kadis Dukcapil baru meskipun Kemendagri tidak setuju dan punya calon sendiri.
BPS akan melaksanakan Sensus Penduduk 2020 dengan menggunakan basis data Dukcapil
Mabes Polri sudah mengidentifikasi akun-akun pelaku jual beli data pribadi.
Kementerian Dalam Negeri meminta masyarakat aktif melaporkan ke mereka jika menemukan indikasi jual beli data pribadi.
Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memastikan tak akan melaporkan Hendrawan soal cuitan jual beli data pribadi.
Penyelidikan dikaitkan dengan basis data Dukcapil diyakini bisa menemukan orang yang diduga pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.
Kemendagri meyakini tak terjadi kebocoran data dari internal kementerian terkait kasus jual beli NIK dan KK.
Isu jual beli NIK dan KK pertama kali ramai setelah dibicarakan pengguna Twitter dengan akun @hendralm.
Dirjen Dukcapil Kemendagri tak laporkan pemilik akun yang mencuitkan adanya dugaan praktik jual-beli data e-KTP
Pemilik akun Twitter @hendralm bingung dengan langkah Ditjen Dukcapil Kemendagri yang melaporkan dirinya ke polisi terkait dugaan jual beli data NIK.
Kemendagri telah meminta Bareskrim Mabes Polri melacak kasus jual beli NIK dan KK di media sosial.
Kemendagri menduga ada pemulung data dalam kasus jual beli NIK dan KK di media sosial.
Tjahjo juga menjamin kesepakatan pemanfaatan data kependudukan seperti data dalam e-KTP dapat dipertanggungjawabkan pihak terkait.
Menurut Alvin Lie, yang ada adalah akses verifikasi untuk cek keabsahan data kependudukan, bukan akses terhadap data itu sendiri.
Klarifikasi dilakukan Ombudsman karena ada kesimpangsiuran informasi soal akses data kependudukan oleh perusahaan swasta.
