atau cari berdasarkan hari
Kemendagri dan perusahaan jasa keuangan meneken kerja sama memanfaatkan NIK.
Secara prinsip, Mendagri menuturkan, kasus E-KTP tercecer tidak akan mengganggu sistem dan pemilihan umum 2019.
Angka perekaman e-KTP di wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat belum mencapai 70 persen.
Kemendagri meminta peran aktif dari masyarakat, ormas dan tokoh masyarakat untuk membantu sosialisasi perekaman e-KTP serentak 27 Desember 2018.
Pemusnahan KTP dan e-KTP rusak itu dilakukan agar kartu identitas tersebut tidak disalahgunakan.
Pembakaran dilakukan untuk mencegah terulangnya e-KTP dibuang dan tercecer.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Dhany Sukma menduga, temuan E-KTP dalam karung untuk membangun kegaduhan menjelang Pilpres.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Dhany Sukma menjelaskan tentang E-KTP dalam karung.
DPRD DKI panggil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI soal temuan setengah karung e-KTP tercecer di lapangan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan waktu seminggu untuk memusnahkan e-KTP rusak.
Wakil rakyat kerap mendapat keluhan dari masyarakat tentang sulitnya mendapat fisik e-KTP dari kantor kelurahan karena tidak tersedianya blangko.
Mendagri juga meminta berita acara pemusnahan e-KTP dilaporkan kepadanya melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Sebelumnya e-KTP yang rusak digunting, kini dibakar.
Sebelum memilih opsi bakar, Kemendagri punya mekanisme memusnahkan E-KTP rusak, yakni dengan dipotong.
Kemendagri memerintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap e-KTP rusak atau invalid hasil pencetakan massal 2011-2013.
Kepolisian menduga pembuangan e-KTP itu disengaja.
Tjahjo Kumolo mengatakan e-KTP tercecer yang kini mencuat tidak ada hubungannya dengan daftar pemilih tetap pemilu 2019.
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta semua pihak menunggu hasil penyidikan polisi ihwal temuan e-KTP dalam karung.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta merespon adanya laporan pembuangan ribuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Duren Sawit.
KPU berharap Kemendagri dan polisi bisa menyelesaikan kasus tercecernya E-KTP dan penjualan blangko ilegal tersebut.
