atau cari berdasarkan hari
Bekas Menteri Keuangan Agus D.W Martowardojo mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi e-KTP.
KPK memanggil lima saksi dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP untuk tersangka Markus Nari.
BPPT melakukan kegiatan alih teknologi ke PT INTI sebagai BUMN di bidang pengembangan telekomunikasi, elektronika dan konten.
Setiap TPS hanya bisa menerima enam pemilih dengan kategori DPK sesuai dengan surat suara yang tersedia, yaitu 2 persen dari total DPT 300 orang.
TransJakarta akan mengerahkan 1.300 armada busnya saat pemilihan presiden (Pilpres) pada Rabu, 17 April 2019.
Polisi belum bisa mengungkap identitas mayat perempuan hamil yang ditemukan di dekat Tol Jagorawi arah Taman Mini Indonesia Indah.
KPU DKI Jakarta mengatakan, menjelang pemilu 2019 Disdukcapil membuka program perekaman data e-KTP pada Sabtu dan Ahad untuk pemilih pemula.
Layanan kependudukan Sabtu-Minggu digelar berdasarkan Surat Edaran Nomor 16/SE/2019 tentang Percepatan Perekaman KTP Elektronik menjelang Pemilu 2019.
Kemendagri menargetkan pencetakan sekitar 420 Ribu kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP sebelum pelaksanaan Pemilu
MK menggabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo pemerintah tinggal menunggu partisipasi aktif masyarakat karena blanko E-KTP sudah tersedia..
Pemilih bisa mencoblos pada pukul 11-12 siang dengan membawa e-KTP.
Wapres JK menampik usul Sandiaga Uno soal KTP elektronik yang jadi kartu multifungsi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pada awalnya kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ditujukan menjadi kartu multiguna
Dahnil Anzar mengatakan aksi mengeluarkan e-KTP dalam debat memang sudah disiapkan bersama Sandiaga.
Langkah ini diambil setelah NIK e-KTP WNA Cina terdaftar dalam DPT pemilu 2019.
Sebanyak 19.038 warga DIY terancam tidak bisa mengikuti pemilu 2019 karena belum mempunyai E-KTP dan belum melakukan perekaman data.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi mencatat sebanyak 109 warga negara asing (WNA) telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Isu WNA khususnya warga Cina memiliki KTP elektronik atau (e-KTP) dalam Pemilu menjadi kontroversial karena isu ini populis untuk digoreng,
KPU, kata Arief, harus memastikan data detail bagaimana warga negara Cina memiliki e-KTP dan bisa terdaftar di DPT.
