atau cari berdasarkan hari
Proyek ERP atau jalan berbayar elektronik untuk kawasan Jalan Sudirman - Thamrin belum menunjukkan kemajuan yang kentara.
Proses lelang ERP sempat dibatalkan pada awal Februari 2018 karena peserta yang penuhi syarat kurang dari 3 perusahaan.
Pemerintah DKI Jakarta menargetkan penyusunan raperda sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) rampung pada Desember 2018.
DPRD Depok mempertanyakan penerapan jalan berbayar atau ERP di Jalan Margonda yang direncanakan Pemda Jawa Barat.
Beberapa kajian itu, terutama di segmen 2 dan 3, yakni Jalan Margonda Depok sampai Jalan Akses UI, diklaim akan mengatasi kemacetan di ruas tersebut.
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan rencana Pemprov Jawa Barat yang akan memberlakukan ERP (berbayar) di Jalan Margonda Depok masih dikaji.
Salah satu penyebab kemacetan, kata Sandiaga Uno, karena mobil dari luar kota yang masuk Jakarta.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihantono menargetkan penerapan sistem jalan berbayar (ERP) bisa dimulai pada 2019
KPPU mengkritik Pergub DKI Nomor 25 Tahun 2017 terkait dengan perusahaan teknologi ERP.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemprov DKI memperoleh surat dari KPPU terkait lelang teknologi ERP.
Jika KPPU telah memberikan saran, artinya ada potensi dugaan pelanggaran dalam proses lelang ERP.
Pengumuman pemenang lelang proyek jalan berbayar ERP akan dilakukan pada Oktober 2018.
