atau cari berdasarkan hari
Pemerintah DKI Jakarta akan mengulang proses tender pengadaan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP dari awal.
Anies Baswedan berencana menggunakan teknologi termutakhir dengan menggandeng Kominfo.
BPTJ sebelumnya mendorong kota penyangga Jakarta segera menerapkan ERP sebagai implementasi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek 2018-2029.
Penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemacetan di Jabodetabek.
Pemerintah Kota Bekasi berencana menerapkan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) pada tahun 2022 mendatang.
Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo mengatakan DKI Jakarta akan mengkaji ulang seluruh dokumen electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar.
Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan merancang sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) dengan konsep berbeda.
Pemerintah DKI Jakarta mengirimkan lagi surat untuk Kejaksaan Agung sehubungan dengan proyek jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan lelang proyek ERP masih menunggu fatwa dari Kejaksaan Agung.
Sistem ERP, Plt Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan tengah siapkan push and pull factor agar warga ganti ke transportasi umum.
Anies Baswedan minta fatwa dari Kejaksaan Agung soal kelanjutan tender ERP atau jalan berbayar yang semula ditargetkan beroperasi pada 2019.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan ia tak menjadikan ERP sebagai proyek prioritas.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mempermasalahkan dua peserta lelang proyek jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) yang mundur.
Anies Baswedan diminta lebih terbuka ihwal kendala yang dihadapi terkait proyek ERP yang tak kunjung diterapkan.
Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Abdurahman Suhaimi menyarankan Gubernur Anies Baswedan meniadakan proyek ERP.
Q-Free mundur dari lelang, perangkat uji coba jalan berbayar (ERP) tak terlihat lagi di sepanjang Jalan Rasuna Said.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menjadikan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) sebagai proyek prioritas.
Anies Baswedan meminta pendapat hukum dari Kejati DKI agar tak muncul masalah di kemudian hari terkait tender proyek ERP.
Salah satu perusahaan peserta lelang proyek ERP, Q-Free mengundurkan diri meski sudah pernah melakukan uji coba.
Penerapan jalan berbayar atau ERP di ibu kota terancam tertunda lagi setelah satu peserta lelang, Q-Free, mengundurkan diri.
