atau cari berdasarkan hari
Bambang Prihartono menargetkan implementasi jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP)
Sistem jalan berbayar atau ERP di Jakarta direncanakan akan berlaku di seluruh ruas jalan protokol .
Kepala Dishub Depok Dadang Wihana menyebutkan kepada Tempo belum ada pembicaraan BPTJ dan Depok terkait jalan berbayar di Jalan Margonda Raya di 2020.
Proyek ERP pernah diujicobakan di Jakarta, diantaranya di Jalan Medan Merdeka Barat selama 20 hari pada 2018.
Sistem ERP ditargetkan terealisasi pada triwulan keempat tahun 2020 di beberapa titik ruas jalan Jakarta.
Dinas Perhubungan DKI merencanakan jalan berbayar atau ERP bakal diterapkan di 25 ruas jalan yang sudah terkena pembatasan ganjil genap.
Sistem ERP ini pernah diujicobakan di Jalan Medan Merdeka Barat selama 20 hari pada 2018.
Pemerintah DKI Jakarta akan mengulang proses tender pengadaan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP dari awal.
Anies Baswedan berencana menggunakan teknologi termutakhir dengan menggandeng Kominfo.
BPTJ sebelumnya mendorong kota penyangga Jakarta segera menerapkan ERP sebagai implementasi Rencana Induk Transportasi Jabodetabek 2018-2029.
Penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemacetan di Jabodetabek.
Pemerintah Kota Bekasi berencana menerapkan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) pada tahun 2022 mendatang.
Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo mengatakan DKI Jakarta akan mengkaji ulang seluruh dokumen electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar.
Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan merancang sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) dengan konsep berbeda.
Pemerintah DKI Jakarta mengirimkan lagi surat untuk Kejaksaan Agung sehubungan dengan proyek jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan lelang proyek ERP masih menunggu fatwa dari Kejaksaan Agung.
Sistem ERP, Plt Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan tengah siapkan push and pull factor agar warga ganti ke transportasi umum.
Anies Baswedan minta fatwa dari Kejaksaan Agung soal kelanjutan tender ERP atau jalan berbayar yang semula ditargetkan beroperasi pada 2019.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan ia tak menjadikan ERP sebagai proyek prioritas.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mempermasalahkan dua peserta lelang proyek jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) yang mundur.
