atau cari berdasarkan hari
Sistem ERP, Plt Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan tengah siapkan push and pull factor agar warga ganti ke transportasi umum.
Anies Baswedan minta fatwa dari Kejaksaan Agung soal kelanjutan tender ERP atau jalan berbayar yang semula ditargetkan beroperasi pada 2019.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan ia tak menjadikan ERP sebagai proyek prioritas.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mempermasalahkan dua peserta lelang proyek jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) yang mundur.
Anies Baswedan diminta lebih terbuka ihwal kendala yang dihadapi terkait proyek ERP yang tak kunjung diterapkan.
Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Abdurahman Suhaimi menyarankan Gubernur Anies Baswedan meniadakan proyek ERP.
Q-Free mundur dari lelang, perangkat uji coba jalan berbayar (ERP) tak terlihat lagi di sepanjang Jalan Rasuna Said.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak menjadikan jalan berbayar alias electronic road pricing (ERP) sebagai proyek prioritas.
Anies Baswedan meminta pendapat hukum dari Kejati DKI agar tak muncul masalah di kemudian hari terkait tender proyek ERP.
Salah satu perusahaan peserta lelang proyek ERP, Q-Free mengundurkan diri meski sudah pernah melakukan uji coba.
Penerapan jalan berbayar atau ERP di ibu kota terancam tertunda lagi setelah satu peserta lelang, Q-Free, mengundurkan diri.
Lelang pembangunan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) belum juga berujung. Digagas sejak era Gubernur Jokowi.
Q-Free mundur dari lelang proyek jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta. Sudah ikut lelang sejak 2016 dan bahkan gelar uji coba
Lelang proyek jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) belum juga berujung sejak digelar 2016.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap DKI Jakarta segera menerapkan teknologi jalan berbayar atau electronic road pricing atau ERP.
Perpanjangan sistem ganjil genap di DKI Jakarta hingga 2019 akan diputuskan besok, Kamis 27 Desember 2018.
Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan kebijakan ERP atau jalan berbayar bakal dibangun ke dalam tiga ring. Satu di antaranya untuk
YLKI mencatat ada sejumlah kelemahan sistem Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, penerapan jalan berbayar atau ERP harus berjalan sesuai aturan yang berlaku, bukan keinginan gubernur.
Anies Baswedan menjelaskan pihaknya tidak dapat memperluas ERP bagi sepeda motor karena terhalang regulasi.
