atau cari berdasarkan hari
Kata Buni Yani, MA juga menolak kasasi yang diajukan penuntut umum dalam kasus ini.
Buni Yani mengatakan telah mengajukan permohonan penundaan eksekusi ke Kejaksaan Negeri Kota Depok pada Kamis lalu.
Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi terdakwa Jessica Kumala Wongso karena kuatnya pertimbangan putusan hakim pengadilan sebelumnya.
Mahkamah Agung (MA) akhirnya menerbitkan surat perpanjangan masa tahanan terdakwa pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso.
Menurut Menteri Tjahjo Kumolo, fatwa Mahkamah Agung tidak memberikan pendapat hukum apa pun atas keputusannya mempertahankan Ahok sebagai Gubernur Jakarta.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan tanggapannya soal fatwa Mahkamah Agung terkait dengan status hukum Gubernur DKI Jakarta.
Menteri Tjahjo Kumolo mengaku telah menerima fatwa Mahkamah Agung soal Ahok, tapi ia enggan mengungkapkan pertimbangan itu secara detail.
Pemerintah memilih mengambil sikap berbeda dengan menyatakan akan menunggu tuntutan jaksa, mengenai pengaktifan kembali Ahok sebagai Gubernur DKI.
Yance, yang juga bekas Bupati Indramayu, divonis empat tahun penjara oleh Mahkamah Agung.
Menurut Suhadi, MA bisa menerima pengajuan KPK jika ada pertimbangan khusus.
Ini menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo agar MA mengawasi munculnya sejumlah gugatan praperadilan dalam kasus korupsi.
Menurut Suhadi, belum ada kondisi yang masuk dalam kategori mendesak untuk pembatasan gugatan praperadilan.
Presiden mengembalikan kepada institusi hukum bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus tetap berlanjut dan bersinergi.
Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi menilai dasar terbitnya surat edaran itu bukan hanya kekeliruan, tapi juga kekonyolan.
MA menggunakan dua perundang-undangan.
Ini untuk menjawab pertanyaan Kejaksaan Agung soal landasan hukum untuk peninjauan kembali.
Mahkamah Agung mempersilakan Kejaksaan Agung mengajukan PK atas vonis yang salah ketik tersebut.
Tes urine ini akan dilakukan pertama kali di Komisi Yudisial.
Ancaman pidana itu bisa mencederai azas kemerdekaan hakim.
Pasal 94 ayat (1) dan (2) RUU Mahkamah Agung menyebutkan DPR RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU.
