atau cari berdasarkan hari
KPK membuka daftar 24 kepala organisasi perangkat daerah yang diduga memberikan gratifikasi kepada Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.
Pemberian dari pengusaha tersebut terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, dan izin pelaksanaan reklamasi.
KPK menetapkan dua pejabat di Badan Pertanahan Nasional atau BPN sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi terkait pendaftaran tanah.
JPU juga menuntut pencabutan hak politik Bowo Sidik untuk masa waktu tertentu.
Pejabat publik seperti Mulan Jameela tak bisa sembarangan menerima endorsement.
Febri mengatakan KPK akan menentukan status kepemilikan barang Mulan Jameela dalam tempo 30 hari.
KPK pun sudah menggeledah ruang kerja dan kediaman Enggartiasto namun Enggar selalu tidak menghadiri panggilan pemeriksaan KPK.
Saksi politikus Hanura ini mengaku menolak ajakan Bowo Sidik tersebut karena tidak mudah untuk minta jatah kuota impor gula.
Bowo mengaku, ia memang sering pergi ke Plaza Senayan, sedangkan Sofyan juga sering makan di dua restoran di Plaza Senayan.
Jaksa penuntut umum (JPU) KPK lalu menunjukkan rekaman percakapan antara Inas dan Bowo mengenai pertemuan dengan Enggar.
Pengadilan Tinggi Korea Selatan membatalkan vonis bebas bos Samsung tahun lalu dan mempertimbangkan kasus suap terhadap eks presiden kembali dibuka.
KPK akan memproses laporan gratifikasi itu paling lambat 30 hari kerja.
KPK akan menetapkan status dari laporan gratifikasi itu menjadi milik penerima atau milik negara dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.
KPK menerima laporan gratifikasi berupa 1 ton gula.
Mendagri juga meminta agar kepala daerah dan pejabat daerah tidak mengajukan proposal atau permintaan dana untuk THR.
Pada momen Hari Raya Idul Fitri 2018, terjadi penurunan laporan jumlah gratifikasi menjadi 153 laporan, dibandingkan 2017 sebanyak 172 laporan.
Bila karena kondisi tertentu pejabat tidak dapat menolak, gratifikasi Lebaran 2019 wajib dilaporkan paling lambat 30 hari kerja kepada KPK
Selain menerima bingkisan lebaran atau gratifikasi, para penyelenggara juga dilarang meminta tunjangan hari raya atau sumbangan.
Jika harus menerima, penyelenggara atau pegawai negara harus melaporkan gratifikasi tersebut ke KPK dalam waktu 30 hari kerja.
KPK menginformasikan bahwa pengembalian uang Rp 10 juta yang dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dilaporkan sebagai honor tambahan.
