atau cari berdasarkan hari
KPK akan memproses laporan gratifikasi itu paling lambat 30 hari kerja.
KPK akan menetapkan status dari laporan gratifikasi itu menjadi milik penerima atau milik negara dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.
KPK menerima laporan gratifikasi berupa 1 ton gula.
Mendagri juga meminta agar kepala daerah dan pejabat daerah tidak mengajukan proposal atau permintaan dana untuk THR.
Pada momen Hari Raya Idul Fitri 2018, terjadi penurunan laporan jumlah gratifikasi menjadi 153 laporan, dibandingkan 2017 sebanyak 172 laporan.
Bila karena kondisi tertentu pejabat tidak dapat menolak, gratifikasi Lebaran 2019 wajib dilaporkan paling lambat 30 hari kerja kepada KPK
Selain menerima bingkisan lebaran atau gratifikasi, para penyelenggara juga dilarang meminta tunjangan hari raya atau sumbangan.
Jika harus menerima, penyelenggara atau pegawai negara harus melaporkan gratifikasi tersebut ke KPK dalam waktu 30 hari kerja.
KPK menginformasikan bahwa pengembalian uang Rp 10 juta yang dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dilaporkan sebagai honor tambahan.
Sampai saat ini KPK telah diidentifikasi setidaknya ada tiga sumber dana gratifikasi yang diterima oleh Bowo Sidik.
KPK memeriksa Wali Kota Malang dalam dugaan siap DPRD Malang.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan gratifikasi seks seharusnya bisa dijerat dengan pidana, terlebih bila ada unsur penyalahgunaan wewenang.
KPK membuka call center di nomor 198 untuk pengaduan korupsi dan informasi lainnya seputar lembaga tersebut.
Penyerapan anggaran KPK tahun 2018 mencapai Rp 744, 7 miliar atau sekitar 87, 2 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
KPK dalam laporan kinerja 2018 menerima 1.990 laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara.
KPK menyita uang tunai Rp 300 juta dan kartu ATM berisi duit ratusan juta dalam OTT Kemenpora.
Dari hasil survei LSI dan ICW, diketahu bahwa masih banyak warga yang menganggap praktik suap dan gratifikasi sebagai hal yang wajar.
Menurut JK, para pengusaha memberikan gratifikasi untuk membeli kecepatan.
Gubernur Jambi Zumi Zola terbukti menerima gratifikasi sejumlah Rp 37,4 miliar, US$ 173 ribu, S$ 100 ribu sejak Februari 2016 hingga November 2017.
Selain dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, jaksa KPK juga meminta majelis hakim mencabut hak politik Zumi Zola.
