atau cari berdasarkan hari
KPK menyidik Taufiqurrahman untuk kasus suap terkait perekrutan dan pengelolaan ASN atau PNS dan gratifikasi semasa menjabat bupati Ponorogo.
Menurut jaksa, sejak menerima gratifikasi sejumlah Rp 8,6 miliar melalui Miftahul, Imam Nahrawi tidak pernah melaporkan uang itu ke KPK.
Selain Nurhadi, KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Hiendra, yakni pegawai Bank Bukopin Andi Darma dan Marieta dari unsur swasta.
KPK memeriksa menantu Nurhadi dalam perkara dugaan gratifikasi di Mahkamah Agung.
KPK pada Senin (16/12) telah menetapkan Hiendra bersama Sekretaris MA 2011-2016 Nurhadi (NHD) dan Rezky Herbiyono (RHE) swasta sebagai tersangka.
KPK membuka daftar 24 kepala organisasi perangkat daerah yang diduga memberikan gratifikasi kepada Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.
Pemberian dari pengusaha tersebut terkait penerbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi, dan izin pelaksanaan reklamasi.
KPK menetapkan dua pejabat di Badan Pertanahan Nasional atau BPN sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi terkait pendaftaran tanah.
JPU juga menuntut pencabutan hak politik Bowo Sidik untuk masa waktu tertentu.
Pejabat publik seperti Mulan Jameela tak bisa sembarangan menerima endorsement.
Febri mengatakan KPK akan menentukan status kepemilikan barang Mulan Jameela dalam tempo 30 hari.
KPK pun sudah menggeledah ruang kerja dan kediaman Enggartiasto namun Enggar selalu tidak menghadiri panggilan pemeriksaan KPK.
Saksi politikus Hanura ini mengaku menolak ajakan Bowo Sidik tersebut karena tidak mudah untuk minta jatah kuota impor gula.
Bowo mengaku, ia memang sering pergi ke Plaza Senayan, sedangkan Sofyan juga sering makan di dua restoran di Plaza Senayan.
Jaksa penuntut umum (JPU) KPK lalu menunjukkan rekaman percakapan antara Inas dan Bowo mengenai pertemuan dengan Enggar.
Pengadilan Tinggi Korea Selatan membatalkan vonis bebas bos Samsung tahun lalu dan mempertimbangkan kasus suap terhadap eks presiden kembali dibuka.
KPK akan memproses laporan gratifikasi itu paling lambat 30 hari kerja.
KPK akan menetapkan status dari laporan gratifikasi itu menjadi milik penerima atau milik negara dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.
KPK menerima laporan gratifikasi berupa 1 ton gula.
Mendagri juga meminta agar kepala daerah dan pejabat daerah tidak mengajukan proposal atau permintaan dana untuk THR.
