atau cari berdasarkan hari
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan gratifikasi seks seharusnya bisa dijerat dengan pidana, terlebih bila ada unsur penyalahgunaan wewenang.
KPK membuka call center di nomor 198 untuk pengaduan korupsi dan informasi lainnya seputar lembaga tersebut.
Penyerapan anggaran KPK tahun 2018 mencapai Rp 744, 7 miliar atau sekitar 87, 2 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
KPK dalam laporan kinerja 2018 menerima 1.990 laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara.
KPK menyita uang tunai Rp 300 juta dan kartu ATM berisi duit ratusan juta dalam OTT Kemenpora.
Dari hasil survei LSI dan ICW, diketahu bahwa masih banyak warga yang menganggap praktik suap dan gratifikasi sebagai hal yang wajar.
Menurut JK, para pengusaha memberikan gratifikasi untuk membeli kecepatan.
Gubernur Jambi Zumi Zola terbukti menerima gratifikasi sejumlah Rp 37,4 miliar, US$ 173 ribu, S$ 100 ribu sejak Februari 2016 hingga November 2017.
Selain dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, jaksa KPK juga meminta majelis hakim mencabut hak politik Zumi Zola.
Zumi Zola mengakui menerima gratifikasi. Sambil menangis, aktor itu meminta hakim agar meringankan hukumnya karena perekonomiannya sudah terpuruk.
Hari Anti Korupsi, Anies Baswedan dan DKI terima tiga penghargaan.
Tersangka dugaan suap PLTU Riau-1, Eni Saragih, menjalani sidang perdana.
Dalam sidang yang berlangsung hari ini, Zumi Zola akan membaca pleidoinya. Judulnya: Belum Ada Judul.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kementerian Keuangan meresmikan domain portal lelang Indonesia
KPK menggelar rapat unit pengendalian gratifikasi yang berisi perwakilan kementerian dan lembaga.
Berkas tuntutan terhadap Zumi Zola setebal 1.211 halaman.
Dalam persidangan, Zumi Zola mengaku bersalah dan meminta maaf.
Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola membenarkan bahwa ia dan keluarganya menerima gratifikasi.
Ketua majelis hakim, Yanto, berpendapat, Zumi Zola sebagai kepala daerah seharusnya bersikap tegas.
Zumi Zola mengatakan adanya "tekanan" permintaan uang ketuk palu dari anggota DPRD untuk pengesahan APBD.
