atau cari berdasarkan hari
Ombudsman menuturkan pemberlakuan sertifikasi halal yang tertuang dalam UU tentang Jaminan Produk Halal berpotensi maladministrasi
Peringkat pertama Indonesia dalam pasar keuangan syariah global ini karena pemerintah mendukung Islamic finance.
Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy menilai ada maladministrasi dalam penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal mulai 17 Oktober 2019.
Para pelaku usaha punya waktu lima tahun untuk mengantongi sertifikasi halal.
Mulai hari ini pemerintah mewajibkan semua produk berlabel halal.
Di aturan yang baru ini, Kementerian Agama akan menggantikan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam menerbitkan sertifikasi halal.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan tengah memacu pelatihan untuk melahirkan auditor-auditor halal di Tanah Air.
Selain kegaduhan ekonomi, Ikhsan juga khawatir pemberlakuan aturan Jaminan Produk Halal juga menimbulkan kegaduhan dalam pendaftaran.
Kemenkeu menargetkan tarif sertifikasi halal selesai hari ini.
Ketua Umum Gappmi Adhi S Lukman masih menunggu dirilisnya Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur detail biaya sertifikasi halal.
Kementerian Agama akan menggantikan MUI dalam menerbitkan label halal, mulai besok.
Selama ini, JK menilai pengurusan sertifikat halal produk akan menguras biaya untuk UKM.
Pemerintah siap menyelenggarakan jaminan produk halal atau JPH mulai besok, Kamis, 17 Oktober 2019.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan konsumen yang hanya membaca varian rasa dan status halal produk, bukan informasi kesehatannya.
Kewajiban sertifikasi halal menjadi salah satu sorotan dalam perkembangan usaha mikro dan kecil atau UMKM.
Penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019, dinilai berdampak terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
BPJPH Kementerian Agama akan "menjemput bola" guna mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendapatkan sertifikat halal.
GAPMMI menyebutkan banyak pengusaha yang belum mengantongi sertifikat halal.
Majelis Ulama Indonesia berharap berlakunya Undang-undang Jaminan Produk Halal kelak tidak memberatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Lukmanul Hakim, belum bisa memastikan lama proses sertifikasi halal apabila Undang-undang baru mulai berlaku
