atau cari berdasarkan hari
Rivanlee Anandar mengingatkan pejabat publik untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang asal terkait situasi Papua.
Kepolisian RI mempersilakan Munarman untuk mengajukan gugatan praperadilan mengenai penangkapan atas dugaan tindak pidana terorisme.
Ketua MPR Bambang Soesatyo berpendapat, bersikap tegas terhadap KKB bukan sesuatu yang melanggar HAM.
Hariadi mengatakan, ada prosedur hukum yang akan dilanggar oleh pihak aparat jika Munarman tidak diberi akses ke pengacaranya.
Setara Institute mengkritik pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang meminta aparat menurunkan kekuatan penuh dan menumpas KKB di Papua
Vice President Chief Administration Officer AIIB Luky Eko Wuryanto, menjawab kritik pakar PBB untuk HAM terkait proyek di Mandalika, NTB.
Dewan Pelajar menilai para korban dan aktivis di seluruh dunia rela membahayakan nyawa hanya untuk mencari kebenaran.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah banyak memberikan fatwa sesat terhadap beberapa aliran sesat yang meresahkan masyarakat.
Ahmad Taufan Damanik meminta pejabat berhati-hati mengeluarkan pernyataan yang berkaitan dengan HAM menjadi atensi internasional.
Aturan di Korea Utara disebut semakin sadis menyusul diberlakukannya aturan lockdown.
Tempo juga akan fokus pada liputan tentang pemberantasan korupsi.
SBS Australia menghentikan sementara tayangan dari stasiun televisi dari Cina yang tayang di stasiun televisi itu karena ada protes dari kelompok HAM
Aktivis Milk Tea Alliance Indonesia melakukan aksi pukul panci dan salam tiga jari untuk mendukung rakyat Myanmar.
Komisi Hukum DPR mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengusut tewasnya Herman, seorang tahanan Polres Balikpapan.
Pemerintahan Joe Biden mendesak Arab Saudi memperbaiki catatannya soal HAM dan mendesak pembebasan para aktivis
KontraS menilai belum ada hal yang bisa dibedah dalam materi uji kelayakan calon Kapolri Listyo Sigit, khususnya soal HAM.
Di hari HAM sedunia, Jokowi memaparkan 6 janjinya terkait pemenuhan hak asasi manusia. Salah satunya penuntasan masalah HAM.
CSIS mengatakan budaya hak asasi manusia atau HAM harus didorong untuk melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut Taufik Basari UU Pengadilan HAM lahir untuk menghalangi kasus Timor Timur dibawa ke pengadilan Internasional.
Menurut KontraS ada dua masalah dalam penerapan UU Pengadilan HAM. Pertama minimnya political will.
