atau cari berdasarkan hari
Haris Azhar mengatakan Jokowi dan pemerintahannya anti-HAM, serta tidak peka pada isu HAM.
Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Rivan Lee Ananda menilai Presiden Jokowi tidak memahami HAM.
Kontras menilai pemerintahan Jokowi gagal dan ingkar janji menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Pegiat HAM mendesak polisi segera menghentikan kasus yang menjerat Dandhy Laksono.
Jokowi diharapkan tak memberi panggung terhadap para terduga pelanggar HAM.
Wiranto mencontohkan bakar batu sebagai salah satu langkah adat di Papua dalam menyelesaikan masalah.
Human Rights Watch mengirim surat perihal keprihatinan terkait masalah HAM di Indonesia kepada Presiden Jokowi.
Pemimpin Pesatren Waria Al-Fatah Shinta Ratri satu-satunya yang terpilih untuk mendapatkan penghargaan tersebut dari kawasan Asia Pasifik.
Visi Indonesia menuai kritik kalangan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM)
Politikus PDIP Adian Napitupulu mengingatkan Jokowi untuk melunasi janjinya terkait penyelesaian HAM masa lalu.
Juru bicara Presiden Filipina Duterte mengatakan investigasi itu sebagai bentuk gangguan terhadap kedaulatan negara.
Penuntasan tragedi kerusuhan Mei 1998 masih gelap. Pemerintah belum banyak turun tangan.
Komnas HAM menilai Jokowi dan Prabowo dalam debat capres keempat tak bisa menjabarkan visi misi mengenai tema yang diangkat dalam perspektif HAM.
Juru bicara Presiden Rodrigo Duterte menegaskan keanggotan Filipina di ICC tidak diperlukan lagi setelah ICC menyelidiki pelanggaran HAM Duterte.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan negara-negara dunia terkait demokrasi, HAM dan hak buruh, termasuk kebebasan pers di Indonesia.
Deklarasi Damai Kasus Talangsari yang digagas pemerintah dinilai hanya menguntungkan pelaku.
Komnas HAM menilai visi misi Prabowo -Sandiaga di bidang HAM tak konkret.
Amnesty Internasional mengkritik Visi Misi HAM Prabowo - Sandiaga
Komnas HAM menyatakan visi misi HAM Prabowo - Sandiaga masih terlalu normatif.
Aktivis HAM Papua meminta ketegasan pemerintah dalam penegakan hukum di sana.
