atau cari berdasarkan hari
Nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto muncul dalam dakwaan kasus suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Kader PDIP Saiful Bahri didakwa menyuap mantan Komisioner Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR.
Sampai saat ini, keberadaan tersangka KPK Harun Masiku dan Nurhadi tidak diketahui dan masih dalam pencarian.
ICW menilai KPK belum serius mencari kedua buronan kasus korupsi, Harun Masiku dan Nurhadi sehingga belum pantas menyidangkan in absensia.
"Sebelum memutuskan mengadili secara in absentia, mereka harus menunjukkan terlebih dahulu kepada publik keseriusan menangkap Harun dan Nurhadi."
KPK membuka peluang persidangan Nurhadi dan Harun Masiku dilakukan secara in Absentia.
Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, walaupun sampai saat ini Nurhadi dan Harun Masiku namun tetap dikejar.
Komisaris Rossa mengatakpenangkapan Wahyu Setiawan seharusnya diapresiasi, sebagai bagian upaya mengatasi korupsi politik, biang mahalnya demokrasi.
Pertemuan dengan Harun Masiku, kata Arief, hanya satu kali. Setelah itu tak pernah lagi bertemu. Pertemuannya dengan Harun juga tanpa Wahyu Setiawan.
KPK memeriksa Ketua KPU dalam kasus yang menyeret mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.
Ketua KPU Arief Budiman telah diperiksa pada 24 Januari 2020. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan kader PDIP Saeful Bahri.
Menurut Juu Bicara KPK Ali Fikri, Donny Tri Istiqomah dikonfirmasi bukti percakapan elektronik tersangka kasus Harun Masiku.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menolak berkomentar banyak soal perkara yang menyeret Harun Masiku.
KPK sudah memeriksa Hasto Kristiyanto sebanyak dua kali dalam perkara yang melibatkan Harun Masiku tersebut.
Nurhasan adalah satuan pengamanan kantor Hasto Kristiyanto. Pada malam operasi tangkap tangan, dia diduga memboncengi Harun Masiku menuju PTIK.
Harun Masiku adalah kader PDIP yang menjadi tersangka penyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.
Hasto juga tak mau menanggapi saat ditanya soal imbauan agar Harun Masiku menyerahkan diri.
KPK kembali memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus yang menyeret Harun Masiku dan Wahyu Setiawan.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan sama sekali tak mengenal Harun Masiku, tersangka dalam suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Setelah Sudding, politikus Demokrat Benny Kabur Harman melanjutkan mencecar Yasonna soal dugaan kedekatannya dengan Harun Masiku.
Dua komisioner KPU ini sebelumnya pernah menjalani pemeriksaan terkait kasus yang sama dengan tersangka Saeful Bahri.
Politikus PDIP yang juga Ketua Komisi Hukum DPR, Herman Hery, meminta pemerintah mempidanakan vendor imigrasi yang lalai sehingga Harun Masiku lolos.
Error pada sistem imigrasi itu dianggap berdampak besar. Bukan cuma Harun Masiku, tapi teroris juga bisa lolos.
Ombudsman menyampaikan laporan temuan data soal Harun Masiku di Imigrasi dalam waktu dekat ini.
Massa Aksi 212 yang berdemonstrasi soal pemberantasan korupsi di Jalan Medan Merdeka Barat telah membubarkan diri.
Polda Metro Jaya memprediksi jumlah massa PA 212 dan FPI dalam demo Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI hanya seribu hingga 2 ribu orang.
Kepolisan Daerah Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2 ribu personel di demonstrasi antikorupsi PA 212 dan FPI di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Jalan Medan Merdeka Barat ditutup dengan kawat berduri menjelang adanya demonstrasi oleh Persaudaraan Alumni 212 usai salat Jumat, 21 Februari 2020.
Tim Kemenkumham menyatakan data kepulangan Harun Masiku pada 7 Januari 2020 sebenarnya tercatat di komputer di Terminal 2F. Namun, tidak ditransfer.
Selain itu, ICW mendesak agar Presiden Joko Widodo untuk menegur Yasonna terkait kasus Harun Masiku.
Tim Bentukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly beralasan vendor lupa menyambungkan PC yang ada di server sehingga tak bisa melacak Harun Masiku.
Anggota Ombudsman Alvien Lie mengatakan alasan Kemenkumham soal kepulangan Harun Masiku tak masuk akal.
KPK berdalih ini menjadi salah satu penyebab pihaknya kesulitan mencari buronan kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan ini.
Meski kecolongan 120 ribu data termasuk Harun Masiku, tim tak punya wewenang untuk memberikan sanksi kepada pihak vendor.
Tim bentukan Menkumham Yasonna Laoly menyebut kepulangan Harun Masiku tak tercatat imigrasi karena ada kesalahan sistem.
Tim independen Kementerian Hukum dan HAM akan mengumumnkan shasil pencarian Harun Masiku yang akan disampaikan pada sore ini. Kuncinya di KPK.
Dalam kasus ini, KPK menduga Harun Masiku memberikan janji suap Rp 900 juta kepada Wahyu Setiawan.
KPK mengancam bakal menjerat orang yang membantu Harun Masiku kabur.
KPK membentuk tim khusus untuk memburu Harun Masiku.
Wakil Ketua KPK Nawawi sewot karena disebut tak melakukan penyadapan untuk memburu Harun Masiku.
Pukat UGM menyebut seharusnya KPK bisa mencari Harun Masiku dengan penyadapan.
MAKI meyakini duit Rp 900 juta dalam suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bukan berasal dari caleg PDIP Harun Masiku.
KPK dituntut jadikan Hasto Kristiyanto dan Donny tersangka baru kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Wahyu Setiawan ditetapkan menjadi tersangka kasus suap terkait proses PAW anggota DPR.
Kemenkumham membentuk tim pencari fakta untuk menelusuri simpang-siur data keberadaan Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK.
Yoseph mengaku ditanya penyidik mengenai rapat-rapat di PDIP terkait keputusan partainya mendorong Harun menjadi anggota DPR.
Pukat UGM menilai KPK tak profesional dalam perkara yang menyeret Harun Masiku.
KPK menyatakan penanganan kasus suap Wahyu tak akan terganggu meski Harun Masiku belum ditangkap. KPK kini fokus melengkapi berkas perkara 3 tersangka
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan KPK tak akan melibatkan BIN untuk mencari Harun Masiku.
Sejumlah pengurus dan staf kantor PDIP juga sudah diperiksa dalam kasus Harun Masiku. Di antaranya Hasto Kristiyanto, dan advokat Donny Tri Istiqomah.
