atau cari berdasarkan hari
KPK menetapkan 2 pejabat BPN sebagai tersangka gratifikasi dan pencucian uang.
KPK menetapkan dua pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi tersangka penerima gratifikasi dan pencucian uang
KPA menilai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Sertifikat Tanah Elektronik melanggar aturan yang lebih tinggi.
PTPN VIII meminta pondok pesantren alam Agrokultural Markaz Syariah FPI Megamendung untuk menyerahkan kembali lahan aset mereka
Sebanyak tiga Gajah Sumatera liar dati tiga kawanan berbeda di Kabupaten Aceh Timur dipasangi alat pelacak posisi atau GPS Collar.
Greenpeace menggugat putusan HGU di Papua yang tak boleh diakses publik.
Naskah RUU Pertanahan merahasiakan nama pemilik tanah. Padahal KIP pernah menyatakan aturan ini terbuka.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Buka Data HGU.
Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil ke Bareskrim Polri terkait data HGU.
Prabowo Subianto, menyinggung pihak-pihak tertentu yang terus menyerangnya soal kepemilikan lahan HGU.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Andre Rosiade, menyinggung soal HGU yang diterbitkan pemerintah
Calon wakil presiden Sandiaga Uno mengaku sepakat dengan sikap kubu Joko Widodo - Ma'ruf Amin yang terus mengangkat isu HGU
Kubu Prabowo menyerang balik Jokowi dengan isu reklamasi.
Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih menyebut kinerja reforma agraria dalam empat tahun terakhir kepeminpinan Presiden Jokowi masih stagnan.
Keterbukaan mengenai kepemilikan lahan HGU dianggap penting untuk membongkar tumpang tindih peraturan yang terjadi selama ini.
Karena persoalan lahan HGU Prabowo sudah dibuka di ruang publik, Din Syamsuddin minta Jokowi memproses apa yang menjadi keinginan publik
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan wilayah desa atau kampung yang berada dalam kawasan HGU harus dilepaskan.
Belum ada koordinasi antara Komisi Informasi Pusat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang soal pembukaan data kepemilikan HGU.
(KPK) menyatakan Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu jenis kekayaan yang wajib dicantumkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
Greenpeace Indonesia, kembali menuntut Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk membuka data Hak Guna Usaha (HGU)
