atau cari berdasarkan hari
Human Rights Watch melihat omnibus law Cipta Kerja merampas hak dasar buruh dan melucuti perlindungan masyarakat adat serta lingkungan.
Laporan terbaru yang dirilis oleh Human Rights Watch (HRW) menunjukkan bahwa ratusan ribu orang dengan kesehatan mental masih alami pasung.
Organisasi advokasi HAM globa, Human Rights Watch menilai penangkapan mahasiswa Hong Kong sebagai efek dari UU yang menindas.
Human Rights Watch menemukan atlet anak-anak di Jepang kerap menderita kekerasan fisik, verbal dan terkadang kekerasan seksual ketika berlatih.
Laporan Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa kelompok bersenjata dan kartel narkoba ikut berperan dalam penertiban lockdown virus Corona Kolombia
Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyetujui pemberlakuan Undang-Undang Anti-Terorisme yang menuai kriik dari para aktivis dan oposisi termasuk PBB.
Human Wight Watch menilai pemerintah Indonesia tak transparan soal data Covid-19.
Human Rights Watch mendesak agar imigrasi segera membebaskan jurnalis Mongabay.com, Philip Jacobson.
Lembaga Human Rights Watch menyoroti penggunaan teknologi canggih oleh pemerintah Cina dan penahanan jutaan warga etnis minoritas Uighur.
Human Rights Watch menemukan ribuan pasien gangguan jiwa dirantai dan dikurung di seluruh fasilitas Nigeria. Pasien juga mengaku tidak diberi makanan.
RI terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 dengan suara terbanyak, namun HRW menyoroti masih ada 9 isu HAM yang mesti diselesaikan.
Human Rights Watch mengirim surat perihal keprihatinan terkait masalah HAM di Indonesia kepada Presiden Jokowi.
Human Rights Watch menyatakan hukum pidana Brunei Darussalam barbar dan mendesak Sulatan Hassanal Bolkiah merevisi undang-undang itu.
Lembaga Human Rights Watch meminta Jepang segera merevisi undang-undang soal transgender di negara itu karena melanggar HAM.
Senator Leila De Lima diduga ditahan dua tahun terakhir karena mengkritik pemerintahan Presiden Duterte.
Kelompok HAM dan Badan HAM PBB menduga ada praktek penahanan warga Uighur untuk menjalani pendidikan politik ala Komunis di Provinsi Xinjiang.
Aktivis Human Rights Watch Wang mengatakan mendapat informasi soal ini dari warga Uighur di Xinjiang yang memilih keluar dari wilayah itu.
