atau cari berdasarkan hari
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango angkat bicara perihal penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa lembaga di bawah kepimpinannya menjadi yang terburuk.
Dewan Pengawas KPK dianggap tetap menggambarkan bahwa negara gagal memahami konsep penguatan.
"Tentunya bila KPK memiliki bukti-bukti yang kuat mengenai tindakan saksi ini."
ICW mencatat setidaknya 21 terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK sedang mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK).
Alih-alih saling menyimpan sumber berita, media yang melakukan investigasi perlu mencoba cara baru: berkolaborasi.
Muhammad Taufik akan mengajukan dirinya sendiri sebagai calon Wagub DKI meskipun ditentang aktivis anti korupsi.
ICW menilai sejumlah pasal dalam RKUHP berpotensi mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
Hanya 300 dari 1.032 terdakwa pada semester 2 tahun 2017 yang dituntut hukuman di atas 4 tahun.
Kabareskrim Polri permasalahkan biaya penyelidikan korupsi, sementara ICW menjelaskan itu negara yang tanggung.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyanggah kritik Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut program rumah DP nol rupiah minim kajian.
Lantaran wajahnya dikenal luas, Febri Diansyah acapkali menjadi sasaran penilaian orang. Ada yang menyebut namanya Febridiansyah tidak Febri Diansyah.
ICW menyampaikan catatan akhir tahun soal melemahnya upaya pemberantasan korupsi sepanjang 2017.
Indonesia Corruption Watch dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat ke Dewan Etik.
ICW menemukan indikasi kerugian negara hingga Rp 133 triliun akibat dugaan kecurangan yang dilakukan perusahaan batu bara.
ICW menemukan indikasi adanya kerugian negara Rp 133 triliun akibat transaksi yang tidak dilaporkan dari ekspor batu bara.
Tren penyidikan kasus korupsi oleh Kejaksaan juga terus mengalami penurunan.
Aktivis ICW, Tama Satrya Langkun, menilai Densus Tipikor dapat membantu tugas Komisi Pemberantasan Korupsi.
Publik harus mengantisipasi kemungkinan besar dikabulkannya permohonan praperadilan Setya Novanto oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar.
"Aturan sudah ada, tapi interpretasi dari otoritas pajak dengan pengusaha sering kali berbeda."
Sebelum mengubah kurikulum, pemerintah seharusnya terlebih dulu melakukan riset dan evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya.
