atau cari berdasarkan hari
Terkait upaya penguatan pencegahan korupsi KPK, Prasetyo menilai setiap institusi mempunyai strategi sendiri-sendiri.
Johanis Tanak mengatakan dalam seleksi Capim KPK di DPR, bahwa dia hanya mendapat delegasi kewenangan dari Jaksa Agung.
Ketika mengusut perkara korupsi mantan Gubernur Sulawesi Tengah, Bandjela Paliudju, Johanis dipanggil Jaksa Agung M Prasetyo.
Selain Prasetyo, jaksa agung yang berlatar belakang partai politik adalah Marzuki Darusman (1999-2001), yakni dari Golkar.
Surya Paloh mengatakan Jaksa Agung Nonpartai tak menjamin kinerja korps Adhyaksa.
Presiden Jokowi ingin menunjuk Jaksa Agung dari luar partai. NasDem setuju saja tapi minta tak dibatasi.
Sekjen NasDem Johnny G. Plate menghormati bila Jokowi memilih Jaksa Agung di luar unsur partai politik.
Sebelumnya KPK telah memanggil empat jaksa lainnya pada 14 Agustus 2019. Namun para jaksa tak hadir.
Jaksa Agung M. Prasetyo meminta perkara suap penyalahgunaan rencana tuntutan di Kejati Jawa Tengah segera dibereskan.
Kursi Jaksa Agung tetap jadi incaran NasDem. Tapi anggota Koalisi Jokowi lainnya menolak Jaksa Agung dari partai.
YLBHI mengkritik kejaksaan di bawah Jaksa Agung Prasetyo yang dianggap terlalu dekat dengan partai.
PDIP mendorong posisi Jaksa Agung diberikan kepada profesional dari internal lembaga/kementerian negara negara terkait.
Surya Paloh juga membantah secara khusus meminta Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan Prasetyo sebagai Jaksa Agung.
Dio Ashar Wicaksana juga meminta Jokowi melibatkan masukan dari pelbagai pihak terkait Jaksa Agung yang bakal dia tunjuk
Prasetyo pernah menyampaikan keinginan agar Jaksa Agung berikutnya berasal dari internal kejaksaan.
Analis Politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan posisi jaksa agung sebaiknya diisi oleh profesional yang memahami tata kelola Kejaksaan Agung.
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Erma Suryani Ranik menilai kinerja Jaksa Agung H M. Prasetyo tak terlalu menonjol.
Jaksa Agung M. Prasetyo mengatakan tak akan menolak jika ia diminta kembali memimpin di Satya Adi Wicaksana.
Usai MA menolak permohonan kasasi Presiden Jokowi dkk dalam perkara kebakaran hutan, pemerintah akan mengajukan peninjauan kembali.
Kata Jaksa Agung Prasetyo, Presiden Jokowi digugat bukan sebagai pribadi melainkan pemerintah, jadi mereka akan mendampingi.
