atau cari berdasarkan hari
Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak mengaku kaget atas pencopotan pejabat Kejaksaan Agung Chaerul Amir.
Berita yang paling banyak menjadi perhatian pembaca yaitu Tentara Pembebasan Papua akan menggugat pemerintah Indonesia ke PBB soal label teroris
KPK telah mengajukan permohonan pencegahan atas nama Azis Syamsuddin. Pencegahan berlaku selama 6 bulan.
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mencopot Jaksa Chaerul Amir dari jabatannya sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memerintahkan kepada para jaksa yang nantinya menangani kasus pelanggaran protokol kesehatan, agar menuntut para tersangka dengan hukuman maksimal.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Ali Mukartono akan melaksanakan gelar perkara dalam waktu dekat.
Dalam Satgas BLBI, Polri hadir sebagai bagian dari pengarah yang memberikan arahan kepada pelaksana.
Keluarga korban Tragedi Semanggi menyerahkan berkas memori kasari atas putusan PTUN Jakarta yang telah mengabulkan memori banding Kejaksaan Agung.
Komnas HAM mengatakan ada kemajuan sikap dari Presiden Joko Widodo dalam dua tahun terakhir terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.
Ketua Badan Legislasi menjelaskan 5 poin yang disempurnakan dalam revisi UU Kejaksaan.
Anggota Baleg DPR RI mengusulkan agar calon Jaksa Agung sebelum diangkat menjalani uji kelayakan dan kepatutan, sama seperti Kapolri.
Eks Jaksa Agung Basrief Arief meninggal dunia pada hari ini, 23 Maret 2021, sekitar pukul 10.00 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono datang menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada hari ini, Kamis, 18 Maret 2021.
Komnas HAM menyambut baik komitmen pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dengan membentuk tim penyidik
Amnesty melihat stakeholder lain belum menunjukkan keseriusannya untuk ikut dalam penyelesaian ini. Salah satunya DPR.
Mahfud MD, menyatakan serius menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat.
Kejaksaan Agung menyatakan ada dua hal yang mengganjal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.
Tentara Militer Indonesia (TNI) menyatakan belum mendapat surat resmi dari Kejaksaan Agung ihwal penunjukkan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
Kejaksaan Agung masih menyiapkan teknis pembentukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer.
Kejaksaan Agung menangkap pelaku peretasan situs mereka. Namun, karena peretas masih di bawah umur, Jaksa melepaskannya.
