atau cari berdasarkan hari
Kuasa hukum Syafruddin Temenggung segera mengajukan kasasi begitu mendapatkan pemberitahuan resmi dari pengadilan.
Menurut KPK, putusan tersebut telah sesuai dengan tuntutan jaksa yakni 15 tahun penjara.
Sedianya KPK berencana memeriksa Sjamsul Nursalim dalam kasus BLBI pada 8 dan 9 Oktober 2018.
Sejauh ini KPK belum berhasil memeriksa Sjamsul Nursalim dalam kasus BLBI karena yang bersangkutan berada di luar negeri.
Syafruddin divonis bersalah dalam kasus BLBI.
Masyarakat Anti Korupsi menggugat praperadilan KPK karena dinilai tak lakukan upaya hukum terhadap Sjamsul Nursalim, tersangka kasus BLBI.
Syafruddin Arsyad Temenggung dalam pleidoinya meminta Majelis Hukum untuk memvonis bebas dirinya dari tuntutan jaksa dalam kasus BLBI.
Syafruddin merasa heran dengan langkah KPK yang memproses kasus BLBI.
Dalam kasus BLBI, jaksa KPK menyatakan Syafruddin terbukti bersalah dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI untuk BDNI.
Syafruddin Arsyad Temenggung, terdakwa kasus BLBI, sebelumnya mengatakan bahwa surat dakwaan jaksa KPK itu salah sasaran.
Dorodjatun bakal bersaksi dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI untuk terdakwa Syafruddin Temenggung.
Ini alasan hakim memutuskan menunda pemeriksaan terhadap Dorodjatun dalam sidang BLBI.
Di sidang BLBI, jaksa menghadirkan Dorodjatun sebagai saksi yang memberatkan untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.
Tim hukum BPPN mengatakan pemilik BDNI Sjamsul Nursalim telah menutupi sejumlah fakta saat menandatangani MSSAA.
Selain masih ada utang BLBI Rp 1 triliun, Sjamsul Nursalim juga berbohong saat menandatangani perjanjian pembayaran secara tunai.
Di persidangan kasus BLBI, Kwik mengatakan selalu hadir Menteri Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Menteri Boediono dan Menteri Laksamana Sukardi.
Yusril Ihza mengatakan, sebagai Menteri Kehakiman saat itu, ia tak berwenang membuat draf Inpres tentang surat keterangan lunas atau SKL BLBI.
Nama Yusril Ihza Mahendra disebut Kwik Kian Gie meneken SKL dalam persidangan kasus BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.
Dalam kasus BLBI, KPK mendakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun dalam penerbitan SKL untuk BDNI.
Bekas Kepala Bappenas Kwik Kian Gie berkisah tentang penolakannya atas penerbitan Inpres yang mendasari penerbitan SKL BLBI.
