atau cari berdasarkan hari
Dorodjatun bakal bersaksi dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI untuk terdakwa Syafruddin Temenggung.
Ini alasan hakim memutuskan menunda pemeriksaan terhadap Dorodjatun dalam sidang BLBI.
Di sidang BLBI, jaksa menghadirkan Dorodjatun sebagai saksi yang memberatkan untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.
Tim hukum BPPN mengatakan pemilik BDNI Sjamsul Nursalim telah menutupi sejumlah fakta saat menandatangani MSSAA.
Selain masih ada utang BLBI Rp 1 triliun, Sjamsul Nursalim juga berbohong saat menandatangani perjanjian pembayaran secara tunai.
Di persidangan kasus BLBI, Kwik mengatakan selalu hadir Menteri Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Menteri Boediono dan Menteri Laksamana Sukardi.
Yusril Ihza mengatakan, sebagai Menteri Kehakiman saat itu, ia tak berwenang membuat draf Inpres tentang surat keterangan lunas atau SKL BLBI.
Nama Yusril Ihza Mahendra disebut Kwik Kian Gie meneken SKL dalam persidangan kasus BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.
Dalam kasus BLBI, KPK mendakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun dalam penerbitan SKL untuk BDNI.
Bekas Kepala Bappenas Kwik Kian Gie berkisah tentang penolakannya atas penerbitan Inpres yang mendasari penerbitan SKL BLBI.
Yusril Ihza, yang juga pengacara Syafruddin Temenggung, menampik tudingan Kwik Kian Gie di persidangan.
Kwik Kian Gie menjadi saksi dalam sidang kasus BLBI. Ia menyebut keputusan Megawati menerbitkan SKL berakibat fatal.
Dalam sidang kasus BLBI dengan terdakwa Syafrudin Arsyad Temenggung, jaksa KPK menghadirkan lima saksi.
Selain Rizal Ramli dan Kwin Kian Gie, KPK juga akan menghadirkan Edwin Gerungan dan I Putu Gede Ary Suta.
Syafruddin Arysad Temenggung mempertanyakan tindakan hukum terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus BLBI.
Sebelumnya jaksa KPK juga menolak eksepsi Syafruddin Arsyad Temenggung, yang menyatakan penerbitan SKL itu merupakan obyek sengketa TUN.
Sebelumnya, jaksa KPK mendakwa Syafruddin Arsyad Temenggung merugikan negara sekitar Rp 4,5 triliun dalam penerbitan SKL untuk bantuan likuiditas
Mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung didakwa merugikan negara sebesar Rp 4,58 triliun dalam kasus BLBI.
Dalam kasus BLBI ini, Syafruddin Arsyad Temenggung didakwa memperkaya pemegang saham pengendali BDNI, Sjamsul Nursalim, melalui penerbitan SKL.
Sebelumnya, dalam dakwaan, jaksa KPK mendakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah merugikan negara sekitar Rp 4,5 triliun terkait perkara BLBI.
