atau cari berdasarkan hari
Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), diminta menolak pendaftaran merek Cap Kaki Tiga karena mempunyai kasus hukum
Pengacara David Tobing dikenal sebagai pengacara pembela hak-hak publik. Ibaratnya, sebagai pengacara, ia bak David melawan raksasa Goliat.
PT Asuransi Allianz Life Indonesia menyatakan akan tetap mendampingi kedua bekas eksekutifnya, Joachim Wessling dan Yuliana Firmansyah dalam menjalani proses hukum.
Asuransi Allianz Life Indonesia menyatakan tetap menjalankan kegiatan seperti biasa meskipun tengah diterpa kasus peninjauan ulang klaim.
Manajemen PT Allianz Life Indonesia menanggapi pemberitaan mantan direktur utama yang ditetapkan sebagai tersangka.
Senayan City akan menempuh jalur hukum atas penayangan dijualnya bangunan mal Senayan City di situs www.rumah123.com.
Penyelidikan Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan sedikitnya 40 kasus bagaimana perempuan adat menjadi pihak rentan dengan konflik
Pemeriksaan pimpinan Komisi Yuidisial juga sudah dijadwalkan penyidik.
"Namun keluarga korban itu tak diketahui secara rinci alamatnya. Kami terlambat datang saat mereka berziarah di pemakaman massal itu."
Dahlan akan menunggu perkembangan lebih lanjut dari kasus tersebut.
Kekuatan poster itu justru karena ringan dan sederhana. Distribusinya pun massif.
Jaksa Agung akan menunjuk pengacara negara yang mengurus permohonan PK ini.
"Angka Rp 139 miliar itu, kan, pasti sudah diulang-ulang di bagian pertimbangan. Masak bisa hanya salah di bagian putusannya?"
Anak-anak Soeharto mewarisi kasus Supersemar setelah presiden kedua RI itu meninggal.
Pengacara Yayasan Supersemar menyebutkan dana yang dikelola tidak melanggar hukum.
Kaligis: Ini uang yayasan, bukan uang negara.
'Kondisi yayasan sekarang sudah tidak seperti dulu,' Ketua Majelis Pertimbangan Penerima Beasiswa Yayasan Supersemar Nasaruddin Umar.
'Objektifnya, perkara jangan menumpuk di dia. Kalau perkara itu sensitif, tak bisa lagi meminta pertanggungjawaban saat sudah pensiun.'
Kasus salah ketik ini sebenarnya cukup dibenahi dengan paraf hakim ketua.
Seharusnya jumlah nominal yang dikali 75 persen adalah 185 miliar, bukan 185 juta.
