atau cari berdasarkan hari
Sebanyak 800-an rekening efek yang berkaitan dengan skandal korupsi Jiwasraya telah diblokir.
Pemilik Polis Asuransi Jiwasraya menceritakan kisah mula dirinya membeli produk JS Saving Plan yang kini gagal bayar.
Sandiaga Uno menyarankan pemerintah segera menggelar audit forensik untuk mengungkap kasus Jiwasraya dan Asabri.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta koruptor yang terlibat kasus Jiwasraya dimiskinkan.
Kasus Asabri ini sekarang sedang dalam pemeriksaan Polri sehingga KPK dan Kejaksaan Agung tak bisa menangani kasus yang sama.
Letjen Sonny Widjaja menggelar konferensi pers terkait dugaan korupsi Asabri, namun tak membuka sesi tanya-jawab dengan wartawan.
Presiden Jokowi mengatakan telah menerima laporan lengkap tentang permasalahan Jiwasraya dan Asabri.
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung.
Berdasarkan keterbukaan informasi, Asabri tercatat memiliki utang Rp 43,6 triliun.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sebelumnya menemukan adanya dugaan korupsi di PT Jiwasraya.
Dalam kasus Bupati Indramayu, penyidik KPK pun memeriksa 12 saksi dari Pemkab Indramayu di Kantor Polres Kota Cirebon.
PKPU tentang pencalonan dalam Pilkada 2020 tercatat dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019.
Juru bicara Muscat tidak membantah dan maupun mengiyakan rencana Perdana Menteri Muscat mundur sehubungan pembunuhan jurnalis Daphne Caruana Galizia.
Terdakwa kasus korupsi reklamasi pantai ini berjumlah empat anggota DPRD Buru.
Koordinator Divisi Hukum ICW, Tama S Langkun mengatakan sedikitnya ada 15 pola korupsi dana desa.
ICW mencatat setidaknya 21 terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK sedang mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK).
Komisi Pemilihan Umum tetap ingin memasukkan kembali aturan pelarangan narapidana koruptor mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah.
Di akhir persidangan, yang bersangkutan jatuh dari kursi dan dilarikan ke rumah sakit.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghambat penanganan kasus korupsi.
Menurut survei, maraknya korupsi bisa menghambat pembangunan.
