atau cari berdasarkan hari
Koalisi menilai pelaporan Luhut dan Moeldoko merupakan bentuk kriminalisasi menggunakan UU ITE.
Luhut Pandjaitan melalui kuasa hukumnya, Juniver Girsang, melaporkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Fatia Maulidyanti dari Kontras.
Luhut Binsar Pandjaitan resmi melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida ke Polda Metro Jaya.
Kapolri menerbitkan aturan agar polisi tak represif saat kunjungan kerja Presiden. Koalisi melihat aturan ini tak cukup menjamin kebebasan sipil.
Kuasa hukum Saiful Mahdi menyatakan telah berdialog dengan tim hukum Istana Kepresidenan ihwal permohonan amnesti di perkara UU ITE.
LPSK mendesak Negara, khususnya pemerintah termasuk aparat kepolisian, agar melindungi korban masjid Ahmadiyah.
Saiful Mahdi bukan dosen pertama yang dibidik dengan UU ITE. Simak dua kasus lainnya.
Dalam somasinya itu, Luhut meminta penjelasan dan permintaan maaf keduanya soal tuduhan dugaan perannya dalam operasi militer di Papua.
"Apa gunanya SKB, kalau Pak Saiful Mahdi adalah korban UU ITE dan SKB ini tak berfungsi apa-apa," ujar Herlambang
"Perjuangan seorang Saiful Mahdi akan dihentikan secara fisik," kata Istrinya. Saiful merupakan dosen Unsyiah yang dipidana dengan UU ITE.
Saiful Mahdi, dosen Unsyiah yang dijerat dengan UU ITE, mengatakan feodalisme menghambat kebebasan akademik.
YLBHI menilai somasi layaknya dilakukan warga kepada pejabat publik atau pemerintah. Sebab pejabat publik harus diawasi.
YLBHI melihat langkah Luhut menyomasi Haris Azhar dan Fatia bisa membahayakan kebebasan berpendapat. Publik bisa takut mengkritik pemerintah
Asfinawati melihat somasi oleh para pejabat bukan merupakan suatu kebetulan. Ada kesamaan antara somasi Luhut dan Moeldoko kepada masyarakat sipil.
Wakil Ketua KNPI mengatakan jika Menteri Nadiem membiarkan kampus membungkan kritik mahasiswa, bisa menjadi catatan buruk setelaf reformasi.
Kebebasan berpendapat oleh warga negara dianggap belum sepenuhnya terlindungi. Korban dijerat menggunakan UU ITE.
Kebebasan berpendapat di Indonesia merupakan salah satu hal yang patut dipertanyakan. Ini menurut beberapa mahasiwa di Surabaya.
Vietnam memiliki pasukan siber yang dikenal "Force 47" untuk memerangi kritik di Facebook dengan menggiring opini dan melakukan pelaporan massal.
Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik melihat tekanan kepada mahasiswa yang kritis merupakan bukti menurunnya kualitas demokrasi.
Rektor mengakui meminta BEM Unnes menghapus unggahan yang mengkritik Ma'ruf Amin dan Puan. Ia menyebut kritik harus santun.
