atau cari berdasarkan hari
Pemprov DKI Jakarta mengakui ada salah ketik di surat rekomendasi Formula E yang dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara.
Pemprov DKI Jakarta diminta membangun sirkuit Formula E di wilayah selain Monas.
Ombudsman Jakarta menyarankan Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI dan Mensetneg tak saling menyalahkan soal revitalisasi Monas.
Yayat Supriyatna menyayangkan Pemprov DKI yang tak memberitahu Istana soal revitalisasi Monas.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menilai wajar keputusan Setneg untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi Monas.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta pengemudi ojek online tidak melakukan unjuk rasa saat pembukaan Asian Games 2018.
Kementerian Setneg mengklarifikasi informasi yang beredar di media sosial mengenai pengibaran bendera setengah tiang.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan alasan pemanggilan sejumlah menteri ke kantornya, kompleks Istana Kepresidenan malam ini.
Undangan untuk pertemua ini disampaikan pada sore tadi darikantor Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan pelantikan Kepala Sekretariat Presiden baru akan dilakukan besok.
Kementerian Sekretariat Negara mengumumkan tema dan logo dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-72 Kemerdekaan Indonesia, beserta maknanya.
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila akan berisi tokoh masyarakat dan agama sebagai dewan pengarah, yang berjumlah sekitar sembilan orang.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan segera dipilih para pengisi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang mewakili 3 unsur.
Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan tidak ada surat presiden yang ditujukan ke DPR terkait Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa keputusan presiden perihal Panitia Seleksi (Pansel) Hakim MK telah diteken Presiden Joko Widodo.
Pratikno mengaku akan bertanya langsung kepada Presiden Jokowi terkait kemungkinan rencana pertemuan dengan mantan Presiden SBY.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menunjukkan dokumen pertimbangan MA yang digunakan Presiden Joko Widodo untuk memberikan grasi ke Antasari Azhar.
Menteri Pratikno meminta permasalahan SBY dengan Antasari Azhar tidak dihubungkan dengan Presiden Jokowi. Begitupun kasus Ahok.
Menteri Pratikno mengaku sudah membahas rencana banding tersebut terkait dengan putusan KIP tentang data TPF kasus Munir bersama Presiden Joko Widodo.
"Kemensetneg tidak memiliki, menguasai, dan mengetahui keberadaan dokumen Laporan Akhir Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir."
