atau cari berdasarkan hari
HUT FKPPI ke-43 tahun ini lakukan dialog kebangsaan dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Yudi Latief jadi pembicara.
Ketua MPR mengatakan partai pun tak akan setuju dengan perubahan jabatan presiden 3 periode lantaran memiliki calon sendiri.
Ketua MPR mengatakan gagap teknologi atau gaptek jadi alasan mengapa banyak pejabat berusia di atas 40 tahun kesulitan mengisi LHKPN.
Bambang Soesatyo menduga jaringan narkoba internasional itu memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 untuk memproduksi dan mengedarkan sabu.
Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan publik tak perlu khawatir dengan wacana amandemen UUD 1945 karena tidak akan terjadi.
Fraksi Golkar hingga saat ini menyatakan menolak perubahan konstitusi. Bamsoet justru mendorong amandemen.
Bamsoet mengatakan bentuk hukum yang ideal bagi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) adalah melalui ketetapan (Tap) MPR.
Bamsoet menegaskan PPHN penting untuk ada sebagai bintang arah pembangunan nasional. Dia pun mengatakan wacana ini tidak muncul begitu saja.
Ketua Fraksi Golkar di MPR Idris Laena menilai pernyataan Presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan bukan sinyal merestui amandemen UUD 1945.
Ketua M Bambang Soesatyo menilai amandemen konstitusi jangan dianggap tabu. Sebab, di era reformasi amandemen UUD 1945 pernah dilakukan.
Benny menuding Bamsoet membohongi Presiden Jokowi dan publik lantaran menyampaikan seolah-olah PPHN akan diatur dengan Tap MPR.
Kedua pimpinan lembaga tinggi negara itu kompak menyinggung masalah PPHN dalam pidatonya di hadapan Presiden Joko Widodo.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada ekonomi tetapi juga bidang lainnya.
Ketua MPR mengatakan PPHN yang akan dihadirkan lewat amandemen UUD 1945 akan menjadi landasan rencana strategis pemerintah.
Ketua MPR Bambang Soestyo mengatakan lembaganya terus menyuntikan vaksinasi ideologi Pancasila melalui sosialisasi empat pilar.
MPR mengatakan telah berbincang dengan Presiden Joko Widodo soal rencana amandemen UUD 1945.
Dalam pidato Presiden di Sidang Tahunan MPR 2020, Jokowi mengatakan fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi sederhana tidak bisa ditukar.
Bambang Soesatyo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi khawatir pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan melebar.
Pimpinan MPR bertemu dengan Presiden Jokowi membahas persiapan sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2021.
Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan pertemuan dengan Presiden Jokowi berlangsung di Istana Bogor, Jawa Barat.
