atau cari berdasarkan hari
Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta KPK memantau kasus Jiwasraya dan Asabri.
Menanggapi permintaan Ketua MPR itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa dirinya berjanji akan menjaga situasi politik kondusif.
Bambang Soesatyo mencontohkan Singapura yang menurut dia memiliki perencanaan 100 tahun untuk menghadapi perubahan iklim.
Beberapa ibu relawan banjir di Pengadegan, Jakarta Selatan minta Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan bantuan kebutuhan dapur.
Klaim Cina tentang sembilan garis putus-putus di perairan Natuna sebagai batas teritorial laut Cina tidak mempunyai dasar historis
Jika banjir tidak juga membuka mata, hati, dan telinga para pejabat pusat hingga daerah, kata Bambang, maka siap-siap saja akan kebanjiran lagi.
Saat PP Muhammadiyah menyampaikannya, Ketua MPR melemparnya kembali kepada publik agar bisa mewarnai ruang-ruang dialektika.
Bamsoet mengatakan masa jabatan presiden selama lima tahun sudah pas. Ia mengatakan perubahan lama periode menjabat ini masih sekeda wacana.
Substansi Empat Pilar MPR RI bukan sesuatu yang baru, tetapi semangat yang sudah tertanam lama dalam jiwa bangsa,
Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju harus fokus menjaga iklim investasi di Indonesia tetap kondusif agar menarik minat investor datang ke Indonesia
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, siap membangun sinergi antara MPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Pendidikan yang berorientasi terhadap kebutuhan dapat diwujudkan dengan mengembangkan mekanisme koordinasi sistemik antara berbagai pihak terkait
Bamsoet menilai hubungan Indonesia dengan negara-negara Afrika Utara, seperti Maroko, punya peluang besar untuk ditingkatkan.
Melalui masjid-masjid yang tersebar di tanah air, kini saatnya membangkitkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Pancasila.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menegaskan adanya desa fiktif atau desa hantu jangan sampai menganggu program Dana Desa.
Menurut Bamsoet, salam kepada pemeluk agama yang berbeda justru menunjukkan sikap toleransi muslim yang tinggi.
Fraksi Partai Golkar di MPR memandang perlu Pokok-pokok Haluan Negara itu dibuat dalam bentuk undang-undang
Banyak temuan yang mengkhawatirkan di pilkada langsung, mulai dari gesekan antarpendukung grassroot hingga politik uang transaksional.
Saat ini perjuangan yang kita lakukan bukan lagi mengangkat bambu runcing ataupun senjata. Ancaman nyata saat ini adalah masalah intoleransi dan radikalisme.
MPR RI tak akan bergerak mundur dengan menghilangkan nilai-nilai sakral budaya bangsa dalam amandemen terbatas UUD NRI 1945
