atau cari berdasarkan hari
Warga Twitter menuntut Pemilu 2019 diawasi lembaga asing. Penyelenggara pemilu disebut tak independen, pengawas pemilu dianggap tak berani objektif.
Jika kecaman dan intimidasi terhadap PRD di antaranya seperti peristiwa Surabaya dibiarkan karena sentimen semata, kata Jabo,akan jadi masalah serius.
Gara-gara insiden #2019GantiPresiden dalam debat pilkada Jawa Barat sebelumnya, KPU melarang debat berikutnya menyinggung soal pilpres.
Jelang Pilkada Serentak 2018, Perludem mengingatkan KPU soal perekaman e-KTP yang berkaitan dengan daftar pemilih.
Deddy Mizwar khawatir debat ketiga akan berakhir ricuh bahkan berujung bentrok antar pendukung pasangan calon jika tidak diantisipasi.
KPU tengah menggodok peraturan tentang kampanye di pilpres 2019. Salah satunya mekanisme cuti bagi presiden yang maju lagi di pilpres 2019.
KPU mengatakan Pilpres 2019 dengan satu calon tunggal dimungkinkan UU. Apabila terjadi Pilpres calon tunggal tak ada perpanjangan pendaftaran.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan tetap akan melaksanakan putusanMK soal verifikasi partai politik. Arief mengatakan KPU tak ingin disengketakan.
KPU akan memiliki satu tenaga ahli tata kelola pemilu di setiap satuan kerjanya. KPU menyediakan beasiswa untuk pegawainya.
Dalam catatan KPU masih ada 5 partai politik yang belum mengisi sistem informasi partai politik menjelang penutupan pendaftaran.
Komisi Pemilihan Umum akan mulai menggunakan kotak suara transparan dalam pemilihan kepala daerah 2018.
Amin Hidayat, salah seorang warga, mengaku belum terlalu paham teknis pelaksanaan simulasi yang diselenggarakan KPU.
KPU berkomitmen memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh pemilih pemilu, termasuk pemilih disabilitas.
Komisioner KPU Hasyim Ashari mengatakan pihaknya kemungkinan melakukan verifikasi di daerah otonomi baru untuk pilpres 2019.
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan pelaksanaan pemilu serentak 2019 harus dimulai tahapannya 20 bulan sebelum pemungutan suara.
Komite Pemantau Legislatif mengkalkulasikan estimasi biaya pelatihan saksi pemilu jika dibebankan kepada negara, tak kurang Rp 11 triliun.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu menolak pembiayaan pelatihan saksi partai politik peserta pemilu oleh negara karena dianggap pemborosan.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu menolak perubahan sistem pemilu menjadi proporsional terbuka terbatas karena dianggap kemunduran demokrasi.
Rhoma mengklaim Partai Idaman sudah menyiapkan diri secara total untuk ikut serta dalam pemilihan umum.
Sumarno meminta kepada Anies-Sandi agar gedung KPU beserta sarana dan prasarananya dihibahkan ke KPU DKI Jakarta.
