atau cari berdasarkan hari
Untuk menyambut rencana Agus Tower datang kembali hari ini, Komnas HAM telah berkomunikasi dengan Kapolri. Sayang Agus batal datang.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyediakan dirinya membujuk Agustinus Woro alias Agus Tower turun dari reklame yang dipanjatnya di Pasar Rebo.
Jimly Asshiddiqie menunggui kedatangan Agus ditemani Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.
Komnas HAM menyambangi rumah dinas Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian Jumat pagi tadi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie bakal membantu Agustinus Woro, pria yang beberapa kali memanjat tower reklame di Jakarta.
Komnas HAM sebelumnya menyelesaikan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat yang melibatkan anggota Kopassus TNI AD.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengungkap ada satu bukti kasus Munir yang belum pernah dibuka di pengadilan berupa rekaman telepon.
Komnas HAM mendesak polisi untuk membuka lagi kasus kematian aktivis HAM Munir.
Komnas HAM pertanyakan imbauan Bupati Bireuen soal aturan makan di warung, kafe dan restoran.
Hari ini merupakan hari peringatan 14 tahun meninggalnya aktivis HAM Munir Said Thalib di atas pesawat dalam perjalanan menuju Belanda.
Komnas HAM menantikan komitmen Polri yang berencana membuka kembali kasus pembunuhan Munir.
Komnas HAM berharap berkas-berkas penyelidikan pelanggaran HAM berat masa lalu itu segera ditindaklanjuti Kejaksaan Agung.
Pasal pidana tentang penodaan atau penistaan agama menjadi sorotan dalam penanganan ajaran Kerajaan Ubur Ubur. Ini sikap MUI, Komnas HAM, dan polisi.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Serang mengajak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertemu dan duduk bersama membahas Kerajaan Ubur Ubur.
Komnas HAM menilai kasus yang menimpa Meiliana yang divonis hakim satu tahun enam bulan penjara tidak termasuk kasus penistaan agama.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Raja Kerajaan Ubur Ubur Aisyah Tusalamah Baiduri Intan tidak dipidanakan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berencana membentuk tim gabungan terpadu untuk mengusut kasus pelanggaran HAM berat.
Beka Ulung Hapsara menilai rencana pembentukan tim gabungan terpadu yang digagas Wiranto tak sejalan dengan prinsip utama dan kewenangan Komnas HAM.
Ombudsman RI masih menduga adanya potensi maladministrasi dalam operasi buru begal dan jambret oleh Polda Metro Jaya.
Wiranto ingin membentuk tim penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme nonyudisial.
