atau cari berdasarkan hari
Komnas HAM dan Kejaksaan Agung sepakat untuk melanjutkan kasus tragedi Semanggi I dan II.
Komnas HAM mengkritik Jaksa Agung yang menyebut tragedi Semanggi bukan pelanggaran HAM berat.
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa berkas penyelidikan Komnas HAM tidak lengkap dan hanya memenuhi sebagian petunjuk jaksa.
Komnas HAM menunggu respon Wali Kota Depok, Mohammad Idris terkait sikapnya yang akan membentuk crisis center LGBT.
Komnas HAM meminta Pemerintah Kota Depok untuk membatalkan imbauan tersebut dan memberikan perlindungan bagi kelompok LGBT.
Komnas HAM menyatakan adanya indikasi pelanggaran HAM dalam rangkaian peristiwa demonstrasi revisi UU KPK dan RKUHP pada September 2019.
Anam meminta kepolisian mencari bukti secara komprehensif, termasuk kaitannya dengan kasus korupsi yang ditangani Novel Baswedan di KPK.
Mahfud Md bertemu Komnas HAM dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Mereka membahas 11 pelanggaran HAM masa lalu.
Komnas HAM mengecam penggusuran oleh aparat di permukiman di Tamansari, Bandung.
Deklarasi Talangsari menuai polemik, salah satunya karena keluarga korban kasus Talangsari merasa tak dilibatkan dalam deklarasi damai tersebut.
Komnas HAM mengkritik langkah pemerintah yang melibatkan polisi dan anggota TNI dalam pembebasan lahan untuk infrastruktur.
Penerapan hukuman mati, kata dia, justru hanya akan menjauhkan Indonesia dari peradaban kemanusiaan yang lebih manusiawi.
Lembaga yang direkomendasi, kata dia, harus menindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu.
Komnas HAM mengingatkan pemerintah untuk mau mendengarkan aspirasi korban maupun keluarga korban 11 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Taufan mengatakan hal ini menjadi upaya lanjutan setelah kuasa hukum Novel Baswedan kembali mengadu pada Komnas HAM.
Perwakilan keluarga korban pelanggaran HAM berat menyerahkan surat pengaduan kepada Komnas HAM hari ini, Senin 9 Desember 2019.
Komnas HAM mengagatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim punya tugas memasukan kasus pelanggaran HAM masa lalu ke kurikulum.
Dirjen HAM menganggap perlunya pendalaman setiap persoalan atas dugaan pelanggaran HAM, terutama untuk menentukan kualifikasi setiap kategori.
"Ini otokritik terhadap Komnas dan aktivis HAM," ujar komisioner Komnas HAM Choirul Anam.
Komnas HAM akan menyurati Kapolri Idham Azis terkait penyerangan Novel Baswedan.
