atau cari berdasarkan hari
Sebelumnya, RUU PKS hanya dibahas melalui panitia kerja di Komisi VIII DPR RI. Beberapa hal menuai perdebatan sehingga RUU PKS ini urung disahkan.
Komnas Perempuan menyoroti kasus korban dugaan pemerkosaan, Rizky Amelia.
Komisioner Komnas Perempuan mengatakan sertifikat layak kawin bisa menjadi pintu kesetaraan dalam pernikahan.
Panitia seleksi meloloskan 33 orang calon komisioner Komnas Perempuan ke tahap wawancara.
Veronica Tan mencontohkan urusan paling sederhana yang dihadapi sebagian besar perempuan, khususnya yang sudah menikah.
Uji publik calon komisioner Komnas Perempuan akan disiarkan secara langsung melalui live streaming di media sosial.
MUI menyebut RUU PKS dibuat berdasarkan paham feminisme. Apa kata Komnas Perempuan soal feminisme?
MUI mempertanyakan desakan Komnas Perempuan kepada DPR agar segera mengesahkan RUU PKS.
Komnas Perempuan akan membangun komunikasi dengan anggota DPR yang baru dilantik agar memasukkan RUU PKS pada prolegnas tahun depan.
Komnas Perempuan menyebut DPR periode 20142019 berkinerja buruk. Sebabnya RUU PKS tidak disahkan dan dibiarkan mangkrak 3 tahun.
Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, RUU PKS ditetapkan sebagai insiatif DPR pada 2016.
Komnas Perempuan mendesak DPR menunda pengesahan RKUHP. Mereka menyesalkan pembicaraan yang tertutup.
Saat ini, Rizky Amelia sudah dipanggil polisi dua kali untuk diperiksa. Dia yang pertama melapor menjadi korban pelecehan seksual.
Pengacara Rizky Amelia berharap Komnas Perempuan bisa mendorong kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan kasus pemerkosaan tersebut.
Setelah gugatan perdata tak diterima pengadilan, penyelidikan laporan Rizky Amelia dikabarkan juga telah dihentikan polisi.
Komisi VIII mengatakan RUU PKS belum bisa disahkan lantaran harus menunggu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diresmikan.
Pansel Komnas Perempuan mengajak warga negara Indonesia untuk mendaftarkan diri menjadi calon komisioner.
Komnas Perempuan melihat kasus Baiq Nuril terjadi karena adanya kelemahan dalam hukum acara perdata di Indonesia.
Komnas Perempuan menyebut rencana legalisasi poligami di Aceh bukan solusi melindungi perempuan.
Komnas Perempuan mendesak Jokowi segera memberikan amnesti untuk Baiq Nuril.
