atau cari berdasarkan hari
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan ada 2 poin perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta soal revisi raperda reklamasi.
Ada dua raperda yaitu zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil (RZWP3K, serta raperda kawasan pantura.
Ketua TGUPP jelaskan hasil kajian akan berikan kisi-kisi ilmiah tentang masa depan pulau-pulau reklamasi yang terlanjur ada.
Anies Baswedan menilai ada sejumlah pasal dalam dua Raperda terkait reklamasi itu yang harus direvisi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya pekerjaan rumah besar setelah tidak akan membuka peluang pengembang mengajukan ulang izin reklamasi.
Anies Baswedan menyebut pemerintah sebelumnya sewenang-wenang karena mengeluarkan izin reklamasi tanpa mengikuti prosedur.
Pembahasan dua rancangan perda reklamasi mandek sejak Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi ditangkap KPK tahun 2016.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi ruangan Ketua MPR Zulkifli Hasan di gedung parlemen membahas soal reklamasi, Kamis malam 5 Juli 2018.
DPRD DKI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) memberikan kepastian pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta.
Ketua DPRD DKI Prasetyo berujar pengembang reklamasi sudah mengeluarkan ratusan triliun rupiah yang harus jadi pertimbangan Gubernur Anies Baswedan.
Anies Baswedan membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan dibentuknya Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Ratusan bangunan di pulau reklamasi C dan D telah disegel berkali-lagi, Pemerintah DKI belum juga membongkarnya.
Konsumen pulau reklamasi tuntut pengembang rampungkan izin, Anies Baswedan bilang tidak mengurusi sengketa pembeli dan penjual.
Anies Baswedan memaparkan rencananya untuk mengelola pulau reklamasi di Teluk Jakarta.
Koalisi mengajukan kembali gugatan atas penerbitan surat keputusan HGB Pulau D dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) kembali menggugat lagi Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara terkait HGB Pulau D reklamasi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno enggan memberikan pernyataan ihwal potensi berlanjutnya reklamasi.
Undang-undang melarang reklamasi di kawasan konservasi dan alur laut. Sandiaga Uno tak mau mengomentari kontroversi reklamasi Teluk Jakarta.
PN Niaga Jakarta Pusat menggelar sidang gugatan pailit terhadap PT Kapuk Naga Indah pengembang pulau reklamasi C dan D di Teluk Jakarta, Senin nanti.
