atau cari berdasarkan hari
Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan alasannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ratusan bangunan di area Pantai Maju (Pulau D) proyek reklamasi
Ruko-ruko di Pulau D atau Pantai Maju di wilayah pulau reklamasi tampak sepi aktivitas.
Kadin Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto mengatakan telah mengoreksi konstruksi jembatan ke pulau reklamasi.
Staf Khusus Menteri PUPR, Firdaus Ali, mengklaim groundbreaking National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut mulai tahun 2020.
Anies Baswedan akan mengumumkan nama baru dari tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.
Gubernur Anies Baswedan menugaskan Jakarta Propertindo mengelola tiga pulau meski belum ada Perda Reklamasi Teluk Jakarta.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan ada 2 poin perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta soal revisi raperda reklamasi.
Ada dua raperda yaitu zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil (RZWP3K, serta raperda kawasan pantura.
Ketua TGUPP jelaskan hasil kajian akan berikan kisi-kisi ilmiah tentang masa depan pulau-pulau reklamasi yang terlanjur ada.
Anies Baswedan menilai ada sejumlah pasal dalam dua Raperda terkait reklamasi itu yang harus direvisi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya pekerjaan rumah besar setelah tidak akan membuka peluang pengembang mengajukan ulang izin reklamasi.
Anies Baswedan menyebut pemerintah sebelumnya sewenang-wenang karena mengeluarkan izin reklamasi tanpa mengikuti prosedur.
Pembahasan dua rancangan perda reklamasi mandek sejak Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi ditangkap KPK tahun 2016.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi ruangan Ketua MPR Zulkifli Hasan di gedung parlemen membahas soal reklamasi, Kamis malam 5 Juli 2018.
DPRD DKI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) memberikan kepastian pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta.
Ketua DPRD DKI Prasetyo berujar pengembang reklamasi sudah mengeluarkan ratusan triliun rupiah yang harus jadi pertimbangan Gubernur Anies Baswedan.
Anies Baswedan membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan dibentuknya Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
Ratusan bangunan di pulau reklamasi C dan D telah disegel berkali-lagi, Pemerintah DKI belum juga membongkarnya.
Konsumen pulau reklamasi tuntut pengembang rampungkan izin, Anies Baswedan bilang tidak mengurusi sengketa pembeli dan penjual.
