atau cari berdasarkan hari
Buya Syafii mengatakan setuju dengan hukuman mati koruptor.
KPK berharap bekas pelaku korupsi sama sekali tak bisa maju dalam kontestasi pilkada.
Hinca mengatakan jika calon yang diusung punya keterkaitan dengan kasus korupsi, Demokrat akan tegas menolak kandidat tersebut.
ICW menilai isu besar pemberantasan korupsi saat ini bukan tentang pemberian hukuman mati.
Jokowi melontarkan wacana pemerintah bersedia mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi agar koruptor bisa dihukum mati.
Penerapan hukuman mati, kata dia, justru hanya akan menjauhkan Indonesia dari peradaban kemanusiaan yang lebih manusiawi.
Munculnya isu ini, kata Kurnia, menggambarkan pemberian efek jera bagi pelaku korupsi masih sangat jauh dari harapan.
Menurut Marzuki, hukuman mati dimana pun akan menjadi favorit karena menjadi satu ukuran martabat suatu bangsa.
Pemerintah, kata Mahfud MD, sebenarnya sudah berkomitmen terhadap hukuman mati terhadap koruptor ini.
Jaksa Agung mengaku siap menjalankan hukuman mati jika aturan yang mengatur hal tersebut telah direvisi.
Menurut Desmond, rakyat dan DPR sebagai wakil rakyat tentu setuju jika koruptor dihukum mati, sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Politikus Partai Gerindra itu setuju apabila hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam kasus anggaran untuk bencana alam.
Mahfud MD mengatakan, sejak dulu ia sepakat terhadap hukuman mati bagi koruptor.
Mahfud menyebut aturan hukuman mati bagi koruptor sudah tertuang dalam undang-undang,
ICJR mengingatkan Presiden Jokowi hati-hati dalam menentukan arah kebijakan pemberantasan korupsi, termasuk hukuman mati bagi koruptor..
Pakar Hukum Pidana Universtias Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai hukuman mati untuk koruptor kurang tepat.
Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di SMKN 57, Jokowi melontarkan wacana hukuman mati koruptor, apabila masyarakat luas menginginkan.
Saut menjelaskan, dari 1.000 orang koruptor yang ditahan KPK, beberapa di antaranya diberikan grasi dengan alasan tak ada sarana yang memadai.
Alex menjelaskan sepanjang 2018, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 22 kepala daerah.
Komisi Pemilihan Umum tetap ingin memasukkan kembali aturan pelarangan narapidana koruptor mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah.
