atau cari berdasarkan hari
Barang-barang rampasan koruptor yang dilelang oleh KPK pada Rabu, 10 Oktober 2018 didominasi oleh perhiasan.
Tujuh PNS koruptor yang dipecat itu berasal dari golongan paling rendah hingga pejabat eselon II.
Badan Kepegawaian Daerah Jakarta tengah menelusuri data 52 PNS koruptor yang dimiliki BKN.
Kamis, 13 September 2018, MA mengabulkan permohonan gugatan, sehingga Bekas napi korupsi bisa mendaftarkan diri sebagai calon legislatif atau caleg.
BKN menyebut ada 2.357 PNS yang berstatus koruptor.
Mendagri memerintahkan memberhentikan secara tidak hormat PNS yang terbukti melakukan korupsi dan sudah memiliki keputusan hukum tetap.
Tjahjo Kumolo akan melibatkan sejumlah pihak untuk mencari detail soal temuan PNS koruptor.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan akan memecat 2.150 PNS yang terlibat korupsi.
Eks napi kasus korupsi tersebut bertambah dari temuan semula yang 12 orang. Itu belum termasuk bandar narkoba dan eks napi kekerasan terhadap anak.
Sebelumnya, BKN menyatakan bahwa dari 2.674 ASN yang terjerat kasus korupsi dan menjalani hukuman pidana, hanya 317 yang dipecat.
Menpan RB Syafruddin akan melakukan rakor dengan BKN dan Kemendagri dalam waktu dekat untuk membahas soal ribuan PNS koruptor.
KPK juga masih menghitung kerugian negara akibat penggajian PNS yang berstatus terpidana korupsi atau koruptor.
BKN sebelumnya mencatat terdapat 2.674 PNS aktif berstatus koruptor dengan perincian 317 orang sudah diberhentikan tidak dengan hormat.
BKN mencatat ada 2.674 PNS yang berstatus koruptor. Dari jumlah itu, sebanyak 317 sudah diberhentikan dengan tidak hormat.
BKN mencatat 2.357 PNS yang dinyatakan pengadilan sebagai koruptor dan dipenjara, namun masih berstatus PNS aktif.
Data koruptor yang masih aktif sebagai PNS itu muncul setelah BKN mendata ulang pegawai negeri sipil pada 2015.
Menurut Hadar Nafis Gumay langkah Bawaslu meloloskan caleg eks narapidana kasus korupsi menuai kritik dari banyak pihak.
Perdana Menteri Mahathir mengatakan sejumlah pejabat negara mengantongi pendapatan bulanan hingga Rp700 juta pada era Najib Razak.
KPK mengingatkan kepada seluruh Kalapas tidak memberikan fasilitas sel mewah kepada narapidana, seperti yang dilakukan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein
Seorang warga Vietnam berkewarga-negaraan Ceko mengaku kepada pengadilan Jerman telah ikut menculik tersangka korupto dari Berlin pada 2017.
