atau cari berdasarkan hari
KPK menggeledah kantor Dinas PUPR Sulawesi Selatan perihal kasus korupsi Nurdin Abdullah.
Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo, menyarankan negara membiayai proses pilkada dan pilpres bagi kandidat untuk mencegah korupsi.
Juri Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) meminta Nurdin Abdullah mengembalikan penghargaan yang ia terima.
"Saya terinspirasi ingin menjadi dosen dan pejuang yang keren seperti Mas Artidjo Alkostar," kata Mahfud Md.
Artidjo Alkostar bercerita pernah diancam dibunuh dan disantet saat masih aktif menjadi Hakim Mahkamah Agung.
Artidjo Alkostar mengatakan pernah ada seorang pengusaha yang bahkan memberikannya cek kosong. Ia diminta sendiri mengisi angkanya.
Artidjo Alkostar mengungkapkan keinginannya menghukum berat koruptor, hingga hukuman mati. Sayangnya, konstruksi hukum tak memungkinkan.
Mantan Wali kota Medan Tengku Dzulmi Eldin mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA).
Mahfud Md mengatakan pemerintah akan menggunakan hasil kajian mengenai IPK dari Transparancy International Indonesia untuk memperbaiki kondisi ke depa
Lai Xiaomin di vonis hukuman mati oleh pengadilan Tianjin, Cina atas dakwaan telah menerima uang suap Rp 3 triliun.
Muhammad Jasin menilai banyaknya koruptor yang disunat hukumannya oleh MA merupakan dampak dari revisi UU KPK.
ICW menyebut jumlah terdakwa kasus korupsi yang divonis ringan sepanjang Januari-Juni 2020 (semester I) mengalami kenaikan signifikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menengarai Peninjauan Kembali menjadi modus baru pelaku korupsi mencari keringanan hukuman.
Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro angkat bicara adanya pengurangan hukuman kasus korupsi dalam peninjauan kembali.
Nurul Ghufron menyatakan berdasarkan data yang dimiliki KPK menunjukkan koruptor adalah orang berpendidikan
Mahkamah Agung menjawab keluhan KPK yang belum menerima salinan lengkap putusan Peninjauan Kembali yang memangkas hukuman koruptor.
ICW meminta Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin mengevaluasi kinerja bawahannya yang kerap mengurangi hukuman koruptor.
KPK menyatakan ada lebih dari 20 koruptor yang hukumannya dikorting Mahkamah Agung.
KPK tidak ingin Peninjauan Kembali (PK) menjadi modus baru napi koruptor mencari pengurangan hukuman.
KPK menyebut ada sekitar 22 perkara korupsi mendapatkan potongan hukuman dari Mahkamah Agung yang salinan putusannya belum diterima.
