atau cari berdasarkan hari
PKPU tentang pencalonan dalam Pilkada 2020 tercatat dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019.
KPU melunak. PKPU teranyar menyebutkan narapidana eks kasus korupsi bisa maju dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada.
KPU tetap memasukkan aturan larangan eks napi koruptor maju pemilihan kepala daerah atau Pilkada dalam draft Peraturan KPU tentang Pilkada 2020.
Menurut Feri untuk menjalankan tugasnya KPU bisa membuat aturan yang melarang bekas koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah melalui pilkada.
Perludem menyebut ongkos Pilkada langsung menjadi bengkak karena calon mengeluarkan pos anggaran ilegal.
Tito Karnavian menyebut saat ini Indonesia sudah mulai beralih ke konsep restorative justice.
KPU menjaring pendapat pakar untuk mengevaluasi Pemilu 2019.
Komisi II meminta KPU untuk mengikuti aturan soal larangan napi korupsi ikut Pilkada.
PPP meminta KPU berhati-hati menyusun norma dalam PKPU agar tidak menabrak ketentuan UU, termasuk soal rencana melarang eks napi korupsi maju pilkada.
"Jadi sebetulnya apa yang dipilih oleh pemilih menjadi sia-sia karena yang memerintah bukan yang dipilih, tapi orang lain," kata Ketua KPU.
Usul yang senada dengan KPU disampaikan karena masa kampanye pada Pemilu 2019 sekitar tujuh bulan memperbesar potensi kerawanan keamanan di masyarakat
KPU mengusulkan agar revisi undang-undang pemilu harus sudah selesai tiga tahun sebelum penyelenggaraan pemilu.
KPU membahas tiga hal bersama Jokowi, salah satunya pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden 2019.
Bertepatan dengan Hari Pahlawan,KPU Kabupaten Bogor memberi santunan kepada keluarga Heru, petugas Pemilu 2019 yang meninggal usai tugas.
Arif Wibowo mengatakan usulan Komisi Pemilihan Umum agar eks napi korupsi tak boleh mencalonkan diri di Pilkada nyaris tak bisa masuk PKPU Pilkada.
Arief Budiman mengatakan, KPU bersikukuh menerapkan aturan ini demi menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk masyarakat.
Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah, yakni 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan jadwal pelantikan presiden Jokowi dan wapres terpilih Ma'ruf Amin tidak bisa dimajukan atau dimundurkan.
Wahyu menjelaskan kegiatan yang digelar KPU adalah acara ramah tamah antara caleg terpilih, KPU, dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 29 September.
KPU belum menerima informasi dari pihak Presiden Jokowi terkait keinginan memajukan tanggal pelantikan.
