atau cari berdasarkan hari
Hingga saat ini sudah 97 orang yang mendaftar untuk mengikuti seleksi calon anggota Komisi Yudisial (KY).
Hari ini, Komisi Hukum DPR RI rencananya akan menggelar rapat pleno menentukan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung.
Dari empat calon hakim yang sudah menjalani tes, Desmond mengaku kecewa dengan para calon usulan KY itu.
Sejauh ini, ada enam nama calon hakim agung yang diserahkan KY ke DPR.
Bukannya mengawasi hakim dengan baik, ujar Benny, KY selama ini malah terlibat konflik internal.
Komisi Yudisial atau KY selama 2019 ini menjatuhkan sanksi kepada 130 Hakim yang didominasi sanksi ringan karena terbukti melanggar Kode Etik.
Dalam pertemuan itu, Komisi Yudisial dan Menteri Mahfud MD membicarakan proses penegakan hukum.
KY menilai jaminan keamanan hakim mendesak diwujudkan pasca kasus pembunuhan dan kekerasan terhadap hakim.
Ketua KY meminta dukungan ke Ma'ruf Amin soal penguatan lembaga.
KY telah mengevaluasi kinerja hakim yang mengadili kasus dugaan suap PLTU Riau-1 yang membebaskan Sofyan Basir.
Kepala Pengadilan Militer Makassar terbukti bersalah dan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
KY akan terus mendorong para hakim dari semua badan peradilan untuk dapat menjaga perilakunya, baik di dalam maupun di luar dinas.
Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan komisi antikorupsi siap membantu Komisi Yudisial dalam pengusutan dua hakim pembebas Syafruddin.
KY mengumpulkan informasi terkait laporan Koalisi Masyarakat Sipil tentang dua hakim MA yang membebaskan Syafruddin Temenggung.
KPK juga menyatakan akan bekerja sama dengan MA jika sewaktu-waktu membutuhkan data terkait penanganan perkara Syafruddin Temenggung.
Koalisi masyarakat antikorupsi menilai ada kejanggalan dalam putusan kasasi terhadap Syafruddin Temenggung.
Komisi Yudisial akan menindaklanjuti dugaan Hakim Agung Salman Luthan dirayu untuk mengubah putusan kasasi Syafruddin Temenggung.
Desakan kepada KY untuk memeriksa hakim yang mengadili Syafruddin Temenggung diantaranya datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
Sebelumnya, majelis hakim kasasi Mahkamah Agung melepaskan Syafruddin Temenggung dari hukuman.
Ketiga hakim memberikan pendapat yang saling berbeda dalam kasus Syafruddin Temenggung.
