atau cari berdasarkan hari
Pimpinan MPR segera melakukan berbagai persiapan untuk sesegera mungkin melaksanakan tugas yang diamanahkan rakyat dan negara.
Cara mengundang yang dilakukan Pimpinan MPR RI merupakan kebiasaan bangsa Indonesia yang harus tetap dilestarikan.
Perubahan UUD tidak bisa dibicarakan oleh pimpinan partai atau dibahas dalam seminar maupun aksi demonstrasi.
Pimpinan MPR RI, pimpinan fraksi-fraksi di MPR, bersama Kelompok DPD RI menggelar Rapat Gabungan pada Senin, 14 Oktober 2019.
Pemerintah dan parlemen patut menjalin kerja sama dengan semua lembaga atau institusi keagamaan.
Amandemen UUD sudah dalam pemikiran MPR periode 2019-2024 untuk dikaji lebih dalam.
Rekomendasi MPR RI 2014-2019 mengenai amandemen terbatas UUD NRI 1945 dan penghidupan kembali GBHN akan dibahas di Badan Pengkajian MPR RI.
Pimpinan MPR periode 2019-2024 akan menindaklanjuti rekomendasi MPR periode 2014-2019 melalui proses dan tahapan-tahapan yang jelas dan terukur.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, meyakini bahwa Indonesia akan tetap aman, damai, dan dipenuhi keselamatan.
Bamsoet berharap DPR dan pemerintah segera memperbaiki dan mengesahkan RUU KUHP dengan menyerap aspirasi dan kritik masyarakat.
Wakil Ketua MPR RI Mahyudin bicara mengenai Peraturan Pemerintah soal hadiah Rp 200 juta untuk pelapor korupsi, yang diungkapkan Presiden Jokowi.
Menurut Sekjen Partai Golkar, DPP belum melakukan rapat untuk membahas penggantian pimpinan MPR.
Posisi Mahyudin sebagai Wakil Ketua MPR dikabarkan akan digantikan oleh Titik Soeharto.
Zulkifli Hasan mengatakan pembahasan tiga calon pimpinan baru MPR masih bersifat informal dan baru akan dibahas dalam rapat gabungan fraksi.
Ditunjuk Prabowo Subianto sebagai Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengatakan siap maju menduduki jabatan itu. "Ya, saya kan kader partai."
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan partainya mempertimbangkan untuk mengajukan Ahmad Muzani sebagai pimpinan MPR.
Selain penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR, kursi pimpinan DPD juga ditambah karena beberapa pertimbangan.
Titiek Soeharto mengatakan belum ada komunikasi dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto terkait penempatannya itu.
keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada prinsipnya adalah untuk memberi ruang bagi hak asasi manusia sesuai pasal 28A sampai 28J UUD NRI Tahun 1945.
Selain memuji, Zulkifli juga mengoreksi kinerja Jokowi-JK mengenai banyaknya kegaduhan di masyarakat.
