atau cari berdasarkan hari
Menurut Mendagri, Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lain sudah mengikuti aturan yang ada ketika mereka deklarasi dukung Jokowi.
Mendagri mengatakan seluruh kepala daerah punya hak politik dan berhak untuk kampanye. Hal itu sudah diatur dalam Peraturan KPU.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan penyetaraan gaji perangkat desa akan dilaksanakan tahun ini.
"Kalau saya bilang Dana Desa, jawab Pak Jokowi," kata Tjahjo.
Mendgari Tjahjo mengingatkan kepada para kepala daerah untuk menghindari area rawan korupsi.
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, anggaran bocor tidak sampai 25 persen seperti yang disampaikan Prabowo.
Menteri Dalam Negeri akan melantik Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur pada Rabu lusa.
Pernyataan ini dilontarkan Mendagri menanggapi teror pembakaran mobil di berbagai daerah di Jawa Tengah dan berbagai bentuk teror yang lain.
Dalam sidang, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin mengatakan dirinya sempat mendapatkan arahan dari Tjahjo mengenai perizinan proyek Meikarta.
Mendagri ditipu pria yang berlaku perempuan Rp 10 juta. Tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.
Pelaku penipuan terhadap Mendagri Tjahjo Kumolo ini menggunakan uang yang ia peroleh untuk berjudi.
Pelaku penipuan mendapatkan nomor Mendagri Tjahjo Kumolo dari Whatsapp lalu mengontaknya untuk menipunya.
Nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo disebut-sebut dalam persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat
Mendagri menjelaskan pemilu sejatinya merupakan hajatan partai politik meski yang menyelenggarakan adalah KPU.
Hoax 7 kontainer surat suara tercoblos dinilai akan mengganggu proses konsolidasi demokrasi.
Saat Tempo mengecek cuitan Andi Arief tentang 7 kontainer surat suara di Twitter pukul 21.30, kicauan itu sudah raib. Politikus
Mendagri mengecam penyebar isu-isu bohong dan tidak bertanggung jawab tersebut.
Mendagri juga meminta pemerintahan daerah segara mengiventarisir kantor pemerintah yang terkena dampak tsunami untuk direhabiitasi segera.
Secara prinsip, Mendagri menuturkan, kasus E-KTP tercecer tidak akan mengganggu sistem dan pemilihan umum 2019.
Angka perekaman e-KTP di wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat belum mencapai 70 persen.
