atau cari berdasarkan hari
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan menampung usulan pembentukan 2 provinsi baru di Papua.
Menurut Kamarussamad, sepatutnya pemerintah melihat semua aspek dari organisasi FPI.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan ada ketidakjelasan Pasal 6 dalam AD/ART FPI
FPI mengajukan perpanjangan izin SKT yang habis masa berlaku per Juni 2019. Menteri Agama Fachrul Razi sudah memberikan rekomendasi.
Tito Karnavian juga menyebut bahwa Kementerian Keuangan pun tampak berhati-hati jika menyangkut anggaran e-KTP.
Johan Budi mengingatkan Tito Karnavian soal kasus e-KTP yang pernah ditangani KPK.
Johan Budi mencecar Tito Karnavian soal permintaan Kementerian Dalam Negeri menggeser pagu anggaran untuk blangko e-KTP.
Mendagri Tito Karnavian meminta izin ke DPR untuk menggeser pagu anggaran untuk pengadaan blangko e-KTP.
Komisi II DPR menggelar rapat dengan Mendagri Tito Karnavian. Kali ini, gilirang anggota DPR yang telat hadir.
Menurut Prasetio, ada sejumlah penyebab pihaknya tidak bisa menyerahkan Rancangan APBD DKI pada waktu yang telah ditetapkan.
AHY mengatakan Pilkada langsung merupakan amanat reformasi.
Mendagri Tito Karnavian melemparkan opsi Pilkada Asimetris.
Mendagri memunculkan sistem pilkada asimetris sebagai salah satu solusi atas Pilkada Langsung yang saat ini berlaku.
Sistem pemilu yang diterapkan dalam Pilkada saat ini, kata Choirie, cukup demokratis, bertele-tele, dan sangat mahal.
Membantah Tito Karnavian, ICW menyatakan penindakan cara memperbaiki sistem yang dirusak praktik korupsi. "Pencegahan terbaik itu adalah penindakan."
ICW menantang Mendagri Tito Karnavian membenahi sistem kepartai. Langkah ini dinilai lebih pas ketimbang mempersoalkan Pilkada langsung.
Tito Karnavian menyebut saat ini Indonesia sudah mulai beralih ke konsep restorative justice.
Tito Karnavian mengatakan biaya politik untuk Pilkada langsung sangat tinggi. Ia menantang kepala daerah yang bayar Rp 0 untuk bertemu dengannya.
Mendagri Tito Karnavian ingin agar lima visi yang dipaparkan Jokowi bisa benar-benar dipahami para kepala daerah dan pimpinan di daerah.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan ingin mengevaluasi Pilkada langsung karena biaya tinggi.
