atau cari berdasarkan hari
Pada 23 Juli 2001, Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR.
Bambang Soesatyo meminta ITAGI dan BPOM segera mengeluarkan rekomendasi vaksin dosis ketiga bagi tenaga kesehatan.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, untuk mewujudkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak diperlukan strategi yang tepat.
Bamsoet meminta Kemenkes menyampaikan kepada masyarakat bahwa tes Covid-19 metode kumur dapat dipergunakan dan tidak berbahaya.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai mantan Menteri Penerangan Harmoko sebagai sosok panutan bagi banyak kader Golkar.
Polemik perpanjangan masa jabatan presiden mengemuka seiring dengan pengajuan amandemen UUD 1945
Pimpinan MPR menegaskan sangat tidak etis mengangkat isu memperpanjang jabatan presiden 3 periode di saat rakyat sedang susah.
Hidayat Nur Wahid membantah tudingan MPR melancarkan langkah untuk menggolkan agenda amandemen UUD 1945, lewat lomba di sejumlah kampus
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat meminta pemerintah mewaspadai peningkatan penularan Covid-19 pada kelompok umur 0-18 tahun.
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menduga MPR melancarkan sejumlah langkah untuk menggolkan agenda amandemen UUD 1945.
Survei SMRC menyebut 74,7 persen responden menilai jabatan Presiden RI tetap harus dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada pada rakyat.
Sejumlah menteri dan mantan pejabat yang dekat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi diduga merancang skenario kepemimpinan 3 periode.
Arsul mengatakan, kegiatan MPR tidak setiap hari seperti DPR, sehingga dirasa tidak perlu ada pelat nomor khusus.
Bambang Soesatyo meminta pemerintah memperkuat perlindungan kepada jurnalis dengan tetap melaksanakan revisi UU ITE.
Ketua MPR Bambang Soesatyo berpendapat, bersikap tegas terhadap KKB bukan sesuatu yang melanggar HAM.
Pencabutan PP 57/2021 yang menyebut pelajaran Pancasila tak wajib perlu dilakukan agar proses legislasi pemerintah tidak lagi dilakukan tergesa-gesa,
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan Badan Pengkajian MPR saat ini tengah fokus menyelesaikan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Pakat hukum tata negara Bivitri Susanti meminta wacana amandemen UUD 1945 dihentukan, baik amandemen terbatas atau soal masa jabatan presiden.
Politikus PDIP Ahmad Basarah tak ingin pembahasan amandemen UUD 1945 melebar ke mana-mana. Tegaskan tak bahas masa jabatan presiden.
Tenaga Ahli KSP menyebut Amien Rais tidak punya argumen kuat saat menuding pemerintah akan mengubah masa jabatan presiden.
