atau cari berdasarkan hari
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menuturkan wacana presiden dipilih lagi oleh MPR merampas kebebasan masyarakat.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak masa jabatan presiden diperpanjang dalam rencana amendemen UUD 1945 oleh MPR.
Ketua Fraksi Golkar MPR Idris Laena mengatakan Bambang Soesatyo seharusnya mundur dari jabatan Ketua MPR jika tetap ingin jadi calon ketua umum.
Gus Sholah, menilai PBNU tidak taat asas organisasi setelah mengusulkan pemilihan presiden dilakukan oleh MPR.
Pakar hukum tata negara Juanda, menyetujui wacana menghidupkan lagi garis-garis besar haluan negara (GBHN) dalam amendemen UUD 1945.
Proses pembahasan amendemen UUD 1945, kata Nasir, masih dalam tahap merencanakan konsolidasi ide tentang haluan negara.
Bagaimana pun desain pemilihan kepala daerah, pilpres, kalau partainya tidak direformasi hanya bakal mengeser-geser masalah saja.
Sekjen PBNU Helmy Faishal mengatakan jatuhnya Presiden Gus Dur oleh MPR akibat persekongkolan politik, bukan pada sistem pemilihannya.
Ulil Abshar Abdalla sedih dengan usulan PBNU soal pemilihan presiden kembali dilakukan MPR. Ia menilai ini kemunduran demokrasi.
Bukan cuma presiden-wakil presiden yang diusulkan kembali dipilih oleh MPR, PBNU juga menyarankan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyampaikan aspirasi kiai NUI soal pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.
Bamsoet mengatakan PBNU mengusulkan agar pemilihan presiden kembali dilakukan MPR.
Antara lain Sohibul Iman dan Tifatul Sembiring yang akan mewakili PKS menyampaikan usulam mengenai amandemen UUD 1945.
Arsul Sani mengatakan usul amandemen UUD 1945 dengan agenda perubahan masa jabatan presiden jadi 3 periode bukan berasal dari internal MPR.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa Istana belum bersikap terkait adanya usulan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Arsul Sani mengungkapkan bahwa MPR masih menghimpun pelbagai masukan mengenai masa jabatan presiden ini.
Kalau tidak dibatasi, kata Teguh, isu amendemen UUD 1945 itu bisa meluas ke mana-mana karena ada peluang ke banyak hal.
MPR tengah mengevaluasi pilkada langsung untuk melihat apakah lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Jika lebih banyak mudaratnya, perlu dievaluasi.
Sejauh ini, Partai Demokrat belum menerima aspirasi masyarakat yang menyuarakan perubahan masa jabatan presiden.
MPR menampung masukan terkait revisi masa jabatan presiden.
