atau cari berdasarkan hari
Indeks demokrasi Indonesia turun karena terganggu di antaranya oleh gagasan kembalinya sistem pemilihan presiden tidak langsung oleh MPR.
Indonesia mendapat nilai 6.48 dan digolongkan pada kategori flawed democracies atau demokrasi cacat.
Demokrat menyebut baik Pemilu terbuka maupun tertutup punya kelemahan masing-masing.
MPR juga meminta KPK mengamati langsung terhadap kasus di Asabri.
"Prinsipnya, tak boleh ada lembaga yang tidak diawasi," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo soal Dewas OJK untuk mencegah kasus Jiwasraya berulang.
Sekjen Liga Muslim Dunia menyambut baik undangan Ketua MPR RI untuk berkunjung ke MPR dan mengadakan dialog atau konferensi lintas agama
Banyak hal yang dibahas, selain memohon tambahan kuota haji Indonesia. MPR RI mengusulkan terbentuknya Forum Majelis Syuro Negara Muslim se-Dunia.
PSHK mengatakan bahwa agenda amendemen UUD 1945 yang digulirkan bukan berasal dari kemauan publik.
Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa PP Muhammadiyah mengusulkan kembalinya utusan golongan di MPR.
Saat PP Muhammadiyah menyampaikannya, Ketua MPR melemparnya kembali kepada publik agar bisa mewarnai ruang-ruang dialektika.
Pilpres langsung diakui memiliki kelemahan, tapi bukan berarti mengganti sistem menjadi pemilihan tidak langsung.
Sidang perdana pemuda pembawa Sang Merah Putih saat aksi siswa Sekolah Menengah Kejuruan digelar di PN Jakarta Pusat.
Razia di Mal PIM, Petugas Badan Pajak mendapati mobil anggota DPD menunggak pajak.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menuturkan wacana presiden dipilih lagi oleh MPR merampas kebebasan masyarakat.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak masa jabatan presiden diperpanjang dalam rencana amendemen UUD 1945 oleh MPR.
Ketua Fraksi Golkar MPR Idris Laena mengatakan Bambang Soesatyo seharusnya mundur dari jabatan Ketua MPR jika tetap ingin jadi calon ketua umum.
Gus Sholah, menilai PBNU tidak taat asas organisasi setelah mengusulkan pemilihan presiden dilakukan oleh MPR.
Pakar hukum tata negara Juanda, menyetujui wacana menghidupkan lagi garis-garis besar haluan negara (GBHN) dalam amendemen UUD 1945.
Proses pembahasan amendemen UUD 1945, kata Nasir, masih dalam tahap merencanakan konsolidasi ide tentang haluan negara.
Bagaimana pun desain pemilihan kepala daerah, pilpres, kalau partainya tidak direformasi hanya bakal mengeser-geser masalah saja.
