atau cari berdasarkan hari
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan dalam obrolan dengan JK itu, mereka membahas tentang amendemen UUD 1945.
Selain SBY, presiden kelima Megawati Soekarnoputri juga akan hadir dalam pelantikan presiden Jokowi-Ma'ruf pada Ahad, 20 Oktober 2019.
Bamsoet mengklaim tak akan ada agenda politik dalam amendemen UUD 1945. Amendemen tak akan kembalikan presiden sebagai mandataris MPR.
Sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara sahabat akan menghadiri pelantikan Presiden Jokowi.
Bamsoet mengatakan, presiden bukan lagi mandataris MPR dan tidak bertanggung jawab terhadap MPR.
MPR melakukan finalisasi persiapan pelantikan presiden bersama Jokowi.
Sebelum menyerahkan undangan pelantikan presiden, Bambang Soesatyo mengaku telah melakukan pertemuan secara pribadi dengan SBY sebelumnya.
MPR siap menyelenggarakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2019 untuk periode 2019-2024.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan amendemen UUD 1945 baru akan dilakukan jika publik menghendaki.
Mereka menganggap Sandiaga adalah tokoh nasional yang paling dekat dengan milenial.
Pimpinan MPR langsung masuk ke dalam rumah sambil menunggu Sandiaga yang belum pulang. Saat Sandiaga tiba, justru dia yang disambut tamu-tamunya.
Perubahan UUD tidak bisa dibicarakan oleh pimpinan partai atau dibahas dalam seminar maupun aksi demonstrasi.
Pengunduran jam pelantikan presiden bukan karena ada potensi ancaman. Tetapi untuk menghormati umat kristiani yang masih menjalankan ibadah.
Sambil tersenyum, pria yang akrab disapa Bamsoet ini menyebut dirinya datang ke MPR seperti lembaran kertas putih.
Bamsoet menyebut, MPR tidak mau tergesa-gesa dalam agenda menghidupkan GBHN.
Amandemen UUD sudah dalam pemikiran MPR periode 2019-2024 untuk dikaji lebih dalam.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjamin bahwa agenda amandemen UUD 1945 tak akan mengusik mekanisme Pilpres langsung.
Sejumlah pimpinan MPR RI menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk berdialog soal amandemen UUD 1945.
PDIP hanya ingin menghidupkan lagi GBHN dalam amandemen UUD 1945. Tak sampai membahas mekanisme Pilpres.
Terhadap rekomendasi Pasal 1 huruf g, MPR RI masa jabatan 2019-2024 berwenang untuk bekerja sama dengan lembaga negara dan lembaga lainnya.
