atau cari berdasarkan hari
Laporan kuasa hukum Oso yakni Herman Kadir dan Dodi S Abdulkadir mengadukan Ketua KPU Arief Budiman dan semua komisioner lembaga penyelenggara pemilu.
Pertanyaan yang diajukan seputar alasan KPU mencoret pencalonan Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Hanura juga pimpinan MPR, sebagai calon anggota DPD RI.
Ahok mengunggah video blog atau Vlog pertamanya di YouTube.
KPU resmi tak mencantumkan nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso ke Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019.
KPU memberi batas waktu penyerahan surat pengunduran diri Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang atau Oso hingga hari ini.
Massa Hanura berdemonstrasi di depan kantor KPU menuntut agar Ketua Umum mereka Oesman Sapta Odang atau Oso dimasukkan ke Daftar Calon Tetap DPD.
Menurut Hasyim, KPU meminta saran dari beberapa ahli hukum tata negara sebelum menentukan putusan untuk Oso.
Sebelumnya, KPU digugat oleh Oso terkait pencalonannya sebagai calon anggota DPD.
Kuasa hukum Oso, Herman Qadir, menyatakan tidak puas dengan putusan Bawaslu.
KPU akan memutuskan apakah Oso masuk dalam daftar calon daftar calon tetap sebagai calon anggota DPD di Pemilu 2019.
Ratusan kader dan simpatisan partai Hanura berdemontrasi di depan kantor KPU, memprotes pencoretan Oso dari daftar calon tetap pada Pemilu 2019.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso harus mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin masuk DCT.
Menurut Yusril Ihza Mahendra semua putusan untuk Oso, termasuk putusan MA yang menyatakan putusan MK tak berlaku surut ini sudah jelas dan terang.
Perludem menyatakan persyaratan Oesman Sapta Sodang (Oso) harus mengundurkan diri jika terpilih dapat dimasukkan ke dalam Peraturan KPU.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai Komisi Yudisial perlu mengkaji putusan PTUN terkait pencalonan Oesman Sapta sebagai anggota DPD.
Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil meminta KPU tak mengurangi syarat pencalonan anggota DPD bagi Oesman Sapta atau Oso.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyarankan KPU tak mengikuti putusan MA terkait pencalonan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang.
Oesman Sapta mengatakan dirinya tidak takut bermain survei, termasuk survei untuk Jokowi - Ma'ruf Amin menjelang pilpres 2019.
Wakil Ketua DPD Nono Sampono membenarkan lembaganya mengirimkan surat peninjauan keberadaan MK kepada Presiden Jokowi dan sejumlah lembaga negara.
MA mengabulkan gugatan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO. Dia boleh menjadi calon anggota DPD.
