atau cari berdasarkan hari
Menurut Hasyim, KPU meminta saran dari beberapa ahli hukum tata negara sebelum menentukan putusan untuk Oso.
Sebelumnya, KPU digugat oleh Oso terkait pencalonannya sebagai calon anggota DPD.
Kuasa hukum Oso, Herman Qadir, menyatakan tidak puas dengan putusan Bawaslu.
KPU akan memutuskan apakah Oso masuk dalam daftar calon daftar calon tetap sebagai calon anggota DPD di Pemilu 2019.
Ratusan kader dan simpatisan partai Hanura berdemontrasi di depan kantor KPU, memprotes pencoretan Oso dari daftar calon tetap pada Pemilu 2019.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso harus mengundurkan diri dari jabatannya jika ingin masuk DCT.
Menurut Yusril Ihza Mahendra semua putusan untuk Oso, termasuk putusan MA yang menyatakan putusan MK tak berlaku surut ini sudah jelas dan terang.
Perludem menyatakan persyaratan Oesman Sapta Sodang (Oso) harus mengundurkan diri jika terpilih dapat dimasukkan ke dalam Peraturan KPU.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai Komisi Yudisial perlu mengkaji putusan PTUN terkait pencalonan Oesman Sapta sebagai anggota DPD.
Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil meminta KPU tak mengurangi syarat pencalonan anggota DPD bagi Oesman Sapta atau Oso.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyarankan KPU tak mengikuti putusan MA terkait pencalonan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang.
Oesman Sapta mengatakan dirinya tidak takut bermain survei, termasuk survei untuk Jokowi - Ma'ruf Amin menjelang pilpres 2019.
Wakil Ketua DPD Nono Sampono membenarkan lembaganya mengirimkan surat peninjauan keberadaan MK kepada Presiden Jokowi dan sejumlah lembaga negara.
MA mengabulkan gugatan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO. Dia boleh menjadi calon anggota DPD.
Yusril Ihza mengatakan tak seharusnya mencoret kliennya Oso dari daftar caleg DPD.
Menurut Oesman Sapta Odang, gugatan uji materi yang diajukan anggota DPD ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah diterima.
Menurut KPU, setelah ditunggu hingga Rabu, Oesman Sapta Odang tak mundur dari partai sebagai syarat maju sebagai calon anggota DPD.
MK mengirimkan surat keberatan kepada Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang atau Oso, terkait ucapannya yang menyebut MK goblok.
Menurut Yusril Ihza Mahendra, putusan MK soal keanggotaan DPD tidak berlaku surut.
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menceritakan pertemuan 6 ketua umum partai koalisi dengan Jokowi di Istana Bogor, Senin malam lalu.
