atau cari berdasarkan hari
Laporan kuasa hukum Oso yakni Herman Kadir dan Dodi S Abdulkadir mengadukan Ketua KPU Arief Budiman dan semua komisioner lembaga penyelenggara pemilu.
Pertanyaan yang diajukan seputar alasan KPU mencoret pencalonan Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Hanura juga pimpinan MPR, sebagai calon anggota DPD RI.
GKR Hemas menjelaskan, tujuan kehadirannya untuk meminta doa restu Ma'ruf Amin untuk menggugat kepemimpinan Oso di DPD.
Kado istimewa tersebut menandai ungkapan turut bahagia Oso kepada Ahok dan Puput Nastiti Devi yang akan menikah dalam waktu dekat.
KPU resmi tak mencantumkan nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso ke Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019.
KPU memberi batas waktu penyerahan surat pengunduran diri Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang atau Oso hingga hari ini.
Massa Hanura berdemonstrasi di depan kantor KPU menuntut agar Ketua Umum mereka Oesman Sapta Odang atau Oso dimasukkan ke Daftar Calon Tetap DPD.
Bawaslu mengatakan keputusan itu harus dijalankan KPU paling lama tiga hari sejak putusan dibacakan.
Menurut Hasyim, KPU meminta saran dari beberapa ahli hukum tata negara sebelum menentukan putusan untuk Oso.
Komisioner KPU, Hasyim Asyari mengatakan KPU harus berembuk untuk menentukan nasib Oso ini.
Sebelumnya, KPU digugat oleh Oso terkait pencalonannya sebagai calon anggota DPD.
Kuasa hukum Oso, Herman Qadir, menyatakan tidak puas dengan putusan Bawaslu.
Bawaslu telah mengeluarkan putusan bahwa KPU harus memasukkan nama Oso pada daftar calon tetap DPD.
Bawaslu juga memerintahkan kepada KPU untuk tidak menetapkan Oso sebagai calon terpilih apabila Oso tidak mengundurkan diri.
Bawaslu menyatakan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
KPU beharap Bawaslu menolak gugatan Oso.
Calon Hakim Agung Puguh mengatakan putusan MK dalam perkara Oso sudah tepat.
Pengamat dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas menyebut Bawaslu sebagai biang sengketa Oso VS KPU
KPU seharusnya sudah mencoret Oso dari Daftar Calon Sementara (DCS), bukan saat DCT.
Keputusan KPU tak memasukkan nama Oso di DCT dianggap sudah tepat.
