atau cari berdasarkan hari
Oso mendukung rencana Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan.
Oso tak masalah dengan keputusan Jokowi memberi porsi 45 persen menteri dari partai politik.
Mahkmah Agung menolak Hanura kubu Suding. Oesman Sapta Odang tetap ketua umum.
Oesman menuturkan, Jokowi sempat terkejut atas usulan tersebut. Ia menjelaskan hal ini wajar lantaran Hanura gagal lolos ke parlemen.
Oso mengklaim belum mengetahui apa yang akan dibicarakan Jokowi.
Wiranto mengatakan dirinya adalah orang yang paling sedih karena Hanura tidak lolos ke parlemen dalam Pemilu 2019 ini.
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, menuding Ketua Dewan Pembina partai Wiranto sebagai penyebab gagalnya partai itu ke parlemen.
Presiden Jokowi hadir di acara buka puasa bersama yang digelar di rumah pribadi Ketua DPD Oesman Sapta Odang atau Oso.
Pemerintah menghormati keputusan KPU yang tetap mencoret nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau Oso dari daftar caleg DPD.
Pratikno mengirimkan surat kepada KPU atas arahan Presiden Jokowi.
KPU keukeuh tak akan memasukan Oso dalam daftar DPD meski istana menyurati mereka.
Laporan kuasa hukum Oso yakni Herman Kadir dan Dodi S Abdulkadir mengadukan Ketua KPU Arief Budiman dan semua komisioner lembaga penyelenggara pemilu.
Pertanyaan yang diajukan seputar alasan KPU mencoret pencalonan Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Hanura juga pimpinan MPR, sebagai calon anggota DPD RI.
GKR Hemas menjelaskan, tujuan kehadirannya untuk meminta doa restu Ma'ruf Amin untuk menggugat kepemimpinan Oso di DPD.
Kado istimewa tersebut menandai ungkapan turut bahagia Oso kepada Ahok dan Puput Nastiti Devi yang akan menikah dalam waktu dekat.
KPU resmi tak mencantumkan nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias Oso ke Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019.
KPU memberi batas waktu penyerahan surat pengunduran diri Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang atau Oso hingga hari ini.
Massa Hanura berdemonstrasi di depan kantor KPU menuntut agar Ketua Umum mereka Oesman Sapta Odang atau Oso dimasukkan ke Daftar Calon Tetap DPD.
Bawaslu mengatakan keputusan itu harus dijalankan KPU paling lama tiga hari sejak putusan dibacakan.
Menurut Hasyim, KPU meminta saran dari beberapa ahli hukum tata negara sebelum menentukan putusan untuk Oso.
