atau cari berdasarkan hari
KontraS mempertanyakan komitmen Jokowi menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu.
Amnesty memaparkan 9 PR Isu HAM pemerintahan Jokowi dan DPR periode 2019-2024.
Kabut asap juga masuk kategori polusi udara yang berdampak langsung ke kesehatan masyarakat.
Demonstrasi di sejumlah kota di Indonesia memakan korban jiwa. Polisi dituding melanggar HAM.
PBB menunda pelibatan pasukan militer Sri Lanka dalam pasukan perdamaian karena penunjukan panglima yang diduga terlibat kejahatan HAM.
Sumarsih menyesalkan masih ada kekerasan terhadap demo mahasiswa yang terjadi kemarin.
Menurut Komnas HAM komitmen Presiden Jokowi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sangat rendah dan tidak jelas.
Amnesty International Indonesia menganggap penangkapan 8 mahasiswa Papua melanggara HAM.
Sejak 2018 hingga kini telah terjadi 33 kasus dugaan pelanggaran HAM yang dialami mahasiswa Papua di beberapa daerah.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyinggung soal penuntasan kasus pelanggaran HAM dalam pidato pembukaan masa persidangan 2019.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Jokowi menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat berpijak pada gugatan Kivlan Zen pada Wiranto soal Pam Swakarsa.
Gugatan Kivlan Zen atas Wiranto memperkuat bukti kebenaran adanya pelanggaran HAM dalam peristiwa Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II.
Tim pencari fakta PBB menemukan aset bisnis asing dan dalam negeri menyumbang militer Myanmar untuk operasi pelanggaran HAM terhadap Rohingya.
Komnas HAM telah menerima video dari lembaga swadaya masyarakat, polisi dan Dinas Perhubungan DKI.
Dari hasilnya investigasinya, Amnesty International setidaknya menemukan ada dua dugaan pelanggaran HAM terkait rusuh 22 Mei.
Amnesty Internasional mendesak Mabes Polri membawa anggota yang melakukan kekerasan saat kerusuhan 22 Mei ke ranah pidana.
Amnesty Internasional Indonesia mendesak polisi membuka prosedur investigasi kerusuhan 22 Mei.
Total sembilan orang tewas akibat rusuh 22 Mei 2019. Amnesty menyebut terjadi pelanggaran HAM yang serius.
Sejumlah ketua RW di Kampung Bali, Jakarta Pusat, menyatakan ada beberapa warganya yang hingga kini belum dilepaskan polisi usai kerusuhan 22 Mei.
Amnesty Internasional menemukan dugaan pelanggaran HAM oleh polisi saat menangani kerusuhan 22 Mei.
