atau cari berdasarkan hari
Menkopolhukam Mahfud MD disebut akan segera membahas draf RUU KKR.
Peristiwa pelanggaran HAM Paniai terjadi pada 7-8 Desember 2014. Empat remaja berusia 17-18 tahun ditembak dan ditusuk hingga tewas.
Utusan PBB asal Brasil sampai menemui Ahok untuk menanyakan tuduhan pelanggaran HAM dalam penggusuran tersebut.
AS menolak masuk Panglima militer Sri lanka, Letnan Jenderal Shavendra Silva karena dituding otak dari perang saudara 2009.
KontraS mengkritik langkah militer yang malam membentuk koramil baru di Papua Barat.
Komnas HAM dan Kejaksaan Agung sepakat untuk melanjutkan kasus tragedi Semanggi I dan II.
Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya menyebut bahwa tragedi Semanggi 1 dan 2 serta Trisakti, bukan merupakan pelanggaran HAM.
Jaksa Agung mengatakan tragedi Semanggi I dan II bukan termasuk pelanggaran HAM berat.
Komnas HAM menyatakan adanya indikasi pelanggaran HAM dalam rangkaian peristiwa demonstrasi revisi UU KPK dan RKUHP pada September 2019.
Moeldoko menuturkan ia akan berdiskusi dengan mantan dekan Fakultas Hukum Harvard, Martha Louise Minow, malam ini, soal pelanggaran HAM masa lalu.
Mahfud Md bertemu Komnas HAM dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Mereka membahas 11 pelanggaran HAM masa lalu.
KontraS mengkritik pernyataan Mahfud Md yang menyebut tak ada pelanggaran HAM di era Jokowi.
Mahfud Md mengklaim tak ada pelanggaran HAM di era Presiden Jokowi.
Mahfud MD mengakui penyelesaian kasus HAM masa lalu terasa lambat karena konsekuensi dari situasi saat ini yang lebih demokratis
Mahfud MD mengatakan pola pelanggaran HAM kini berubah dibanding sebelumnya.
Komnas HAM mengingatkan pemerintah untuk mau mendengarkan aspirasi korban maupun keluarga korban 11 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Perwakilan keluarga korban pelanggaran HAM berat menyerahkan surat pengaduan kepada Komnas HAM hari ini, Senin 9 Desember 2019.
Pelanggaran HAM yang belum selesai tersebut memerlukan proses panjang untuk mengatasinya.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Jubir Jokowi mengatakan, RUU KKR yang baru tetap memuat pasal yang memberikan kewenangan terhadap KKR merekomendasikan penyelesaian kasus HAM.
