atau cari berdasarkan hari
Jokowi mengakui memang masih memiliki beban penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
KSP membantah Presiden Joko Widodo mengabaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Komnas HAM menemukan dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus pembantaian dukun santet di Banyuwangi, Jember dan Malang 1998-1999.
Jokowi dan Ma'ruf akan memanfaatkan momen debat ini untuk beradu komitmen soal HAM dengan penantangnya, Prabowo.
Kubu Jokowi dan Prabowo berpotensi sama-sama jaga aibnya terkait pelanggaran HAM saat debat capres nanti.
Kejaksaan Agung mengembalikan sembilan kasus dugaan pelanggaran HAM kepada Komnas HAM.
Kubu Prabowo memasukkan isu HAM dalam visi misi baru dengan alasan penyempurnaan.
Kejaksaan Agung mengembalikan sembilan berkas kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu ke Komisi Nasional atau Komnas HAM.
Kubu Prabowo memperbarui visi misi mereka. Menyelipkan isu HAM.
Pada Pilpres 2014 Komnas HAM dianggap tak mengambil posisi yang tegas, terkait calon maupun tim sukses calon presiden yang terindikasi melanggar HAM.
Komnas HAM berada dalam posisi yang tidak diperhitungkan oleh lembaga negara lainnya.
Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Jokowi hanya terkena residu atau ampas dari kasus pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan.
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada tiga pejabat Korea Utara, termasuk seorang pembantu utama Kim Jong Un, atas pelanggaran HAM dan penyensoran.
ILR menyebutkan sejak tahun 2012 hingga 2017 terdapat penurunan nilai prindip HAM di masa Jokowi dibandingkan periode pemerintahan SBY.
Komnas HAM mengingatkan agar penyidikan kasus Wasior Wamena segera dimulai. Kasus ini paling memungkinkan untuk diproses Kejaksaan Agung.
Hanafi Rais mengatakan pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla perlu segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM.
Komnas HAM bakal menyerahkan sejumlah poin rekomendasi kepada Presiden Jokowi pada perayaan Hari HAM Internasional besok.
Duta Besar Cina untuk Amerika Serikat memastikan Beijing akan membalas jika para pejabat tingginya dikenai sanksi terkait penahanan etnis Uighurs.
Sejumlah langkah diperlukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat pada etnis minoritas Rohingya, termasuk penjatuhan sanksi oleh ASEAN.
Sejumlah aktivis meminta PBB menekan Cina karena pelanggaran HAM di negara itu semakin merosot.
