atau cari berdasarkan hari
Dia mengatakan pada 16 Desember nanti dirinya tepat 15 tahun mengabdi di KPK. Apa alasannya mengundurkan diri?
Laode Syarif mengatakan sistem penggajian tunggal di KPK diadopsi dari sistem penggajian di luar negeri,
Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri, melihat akun-akun bot menyudutkan KPK dan menggiring opini publik.
Wadah Pegawai KPK menganggap hasil survei LSI Denny JA membuktikan lembaga antikorupsi itu tengah dilemahkan.
KPK menyebut dewan pengawas yang ada di dalam UU KPK merupakan salah satu bentuk pelemahan lembaga antikorupsi ini.
Kalangan aktivis menilai kebebasan sipil di 5 tahun Jokowi tergolong buruk.
Robi Navicula menyesalkan pemberlakuan UU KPK yang baru karena melemahkan pemberantasan korupsi.
Sebanyak 41 ekonom lintas universitas mendesak Jokowi segera menerbitkan Perpu KPK. sebab revisi UU KPK sama saja pelemahan KPK.
ICW memaparkan 10 bahaya yang terjadi jika Jokowi tak segera menerbitkan Perpu KPK.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono menyerahkan pencarian dan pengusutan pembuat ajakan pelajar ikut demo 30 September kepada kepolisian.
KontraS menyebutkan tidak ada lagi mahasiswa hilang usai demo, namun LBH Jakarta menyatakan 90 orang dilaporkan tak kembali ke rumah.
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengimbau setiap sekolah melakukan koordinasi untuk antisipasi ajakan demo 30 September di depan Gedung DPR.
Banyak bahaya dari revisi UU KPK.
Teknologi Drone Emprit membaca bagaimana buzzer melakukan pelemahan KPK lewat give away.
"Jadi perlu saya sampaikan, KPK lembaga negara, institusi negara, jadi bijaklah dalam kita bernegara," tegas Presiden Jokowi.
DPR dan Pemerintah menyepakati revisi UU KPK. Ada beberapa pasal yang berbahaya
Peneliti LIPI Syamsuddin Haris, mengatakan isu taliban di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak benar.
Upaya pemberantasan korupsi nantinya akan mundur sekali karena dengan penyerahan mandat, penegakan hukum ke depan menjadi terhenti.
Dosen UGM membawakan sebuah puisi yang menyindir Jokowi karena tidak pro KPK.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan mengatakan ada 2 cara yang bisa dilakukan Jokowi untuk membatalkan revisi UU KPK.
