atau cari berdasarkan hari
Tito mengatakan Papua wilayahnya jauh lebih luas bila dibandingkan dengan Pulau Jawa, sehingga ada kekhususan guna percepatan pembangunan.
Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib meminta pemerintah pusat merevisi Undang-undang Otsus Papua secara menyeluruh
Majelis Rakyat Papua melihat ada gerakan dari Pemerintah Pusat agar bisa menguasai aturan soal pemekaran wilayan.
Majelis Rakyat Papua menyatakan masyarakat membutuhkan pemenuhan hak-hak dasar.
Berita terpopuler Metro kemarin malam hingga pagi ini, Kamis 27 Mei 2021 diawali dengan ramai perbincangan gerhana bulan Blood Moon 2021.
Tujuh kecamatan yang saat ini ada di Bogor Selatan, yakni Ciawi, Cisarua, Megamendung, Caringin, Cijeruk, Cigombong dan Tamansari.
Rapat paripurna DPRD Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat menyetujui usul pemekaran wilayah Bogor dan Indramayu.
Ade Yasin mengatakan jumlah penduduk Kabupaten Bogor setara dengan satu provinsi sehingga layak ada pemekaran wilayah.
Bedi mengakui, proses pemekaran wilayah masih panjang. Setelah moratorium dicabut akan ada tim independen yang akan menilai kelayakan.
Ridwan Kamil mengatakan pemerintah provinsi saat ini sedang menyiapkan data dasar daerah induk dan pemekaran wilayah calon daerah persiapan.
Menurut Ade Yasin, penduduk Kabupaten Bogor yang kini 5,4 juta jiwa dinilai terlalu banyak bagi Pemkab untuk pelayanan dan pembangunan yang optimal.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan sembilan fraksi bulat mendukung politikus PDI Komarudin Watubun menjadi ketua Pansus RUU Otsus Papua
Kabupaten Bogor setuju menyisihkan dana Rp 20 miliar per tahun selama 3 tahun untuk penyelenggaraan pemerintahan sementara Bogor Timur kelak.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan dokumen usulan pembentukan daerah Kabupaten Bogor Barat kepada Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana mengapresiasi langkah Ridwan Kamil yang menyetujui pembentukan Kabupaten Bogor Barat.
Mahfud Md menegaskan dirinya telah ikut terlibat dalam pembahasan rencana pemekaran Madura. Kendala administratif harus diselesaikan.
Ma'ruf Amin mengatakan solusi atas berbagai permasalahan pemerintahan daerah saat ini bukanlah dengan melakukan pemekaran wilayah. Ada cara lain.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pendekatan lewat pembangunan di Papua menjadi prioritas pemerintah.
Pada rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri, kata dia, pemekaran wilayah tidak bisa hanya memberi keistimewaan khusus kepada daerah tertentu.
Mahfud MD mengatakan, usulan pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat akan diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
