atau cari berdasarkan hari
Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemekaran wilayah hanya ada di Papua.
Secara rinci, Jokowi mengaku hingga kini telah menerima 183 usulan pemekaran kabupaten, kota dan provinsi.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku, ada satu permintaan yang diharapkannya bisa terwujud di pemerintahan Kabinet Presiden Joko Widodo di periode
Sebanyak 61 tokoh Papua itu menanggih 'kebijakan strategis nasional' ketia menemui Jokowi di Istana Negara.
Menter Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tak ada pemekaran wilayah termasuk Provinsi Bogor Raya.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan lebih mendukung pemekaran kabupaten/kota dari pada pembentukan provinsi baru.
Pembentukan Provinsi Bogor Raya sulit terwujud.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menanggapi wacana dari Kota Bogor yang tengah melakukan kajian untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin menjelaskan pemilihan Jonggol jadi ibu kota Kabupaten Bogor Timur sudah melalui kajian mendalam.
Bupati Bogor Ade Yasin sebelumnya mengatakan rencana pemekaran Kabupaten Bogor tinggal menunggu kepastian dari pemerintah pusat.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengatakan kajian pemekaran wilayah Bogor Barat dan Timur sudah selesai.
Bupati Bogor Ade Yasin mendorong pemerintah pusat untuk membentuk daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Timur.
Tjahjo Kumolo menuturkan Kementerian Dalam Negeri sampai Januari 2018 menerima sedikitnya 314 usulan pemekaran wilayah.
Banyak usaha dilakukan pengusul untuk memekarkan wilayahnya. Ada yang menggelembungkan jumlah penduduk meski kecamatannya hanya lima.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kebijakan pemerintah melanjutkan moratorium pemekaran wilayah karena mempertimbangkan keuangan negara.
Bupati Sumenep A. Busro Karim setuju wilayahnya dimekarkan untuk kebutuhan minimal jumlah kabupaten sebagai prasyarat pembentukan Provinsi Madura.
Tjahjo mengatakan, walaupun pemerintah belum menyatakan moratorium, Kementerian Dalam Negeri bersepakat menghentikan pembentukan DOB selama 5 tahun.
Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan menunda sementara usul pemekaran daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.
Tjahjo Kumolo mengatakan penundaan tersebut disebabkan pengetatan anggaran dan keterbatasan ruang fiskal pemerintah pada 2016.
Zaini yakin, dengan kesepakatan di antara empat bupati di Pulau Madura itu, upaya memuluskan Madura menjadi provinsi nantinya akan lebih mudah.
