atau cari berdasarkan hari
Selain Sofyan Basir, Pengadilan Tipikor pernah memvonis 2 terdakwa KPK bebas. Dihukum lagi setelah KPK mengajukan kasasi.
Dua terdakwa ini pernah divonis bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun, divonis salah setelah KPK banding.
Untuk menutupi sisa kekurangan dana operasional Pam Swakarsa, Kivlan Zen menjual rumah dan berutang ke warung makan padang.
Hakim Pengadilan Tipikor menilai pemberian uang tersebut adalah agar Haris bisa diangkat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.
KPK menyita aset senilai Rp 70 miliar yang diduga milik mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
KPK melimpahkan berkas perkara pemerasan atau pemotongan penerimaan DAK Fisik Bidang Pendidkan di Cianjur dengan terdakwa Bupati Cianjur kemarin.
Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi mencabut hak politik Fayakhun Andriadi.
Hakim Tipikor mempertanyakan alasan Zumi Zola menjadi gubernu dan meninggalkan dunia akting.
Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan 4,5 tahun penjara
Fahmi Darmawansyah dalam kesaksiannya pada 8 April 2017, mengatakan ada aliran uang suap satelit Bakamla ke sejumlah politikus dan anggota DPR.
Zumi Zola terlibat dalam dua kasus dugaan suap.
Vonis hakim Pengadilan Tipikor pada eks Bupati Lampung Tengah lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 4,5 tahun penjara.
Bupati Rita Widyasari divonis hakim terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 110.720.440.000 dari rekanan proyek di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Staf khusus Rita Widyasari divonis lebih ringan dibanding tuntutan jaksa.
Kuasa hukum Rita Widyasari menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut.
Jaksa sebelumnya menuntut Bupati Kutaikertanegara nonaktif Rita Widyasari dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.
Dalam eksepsinya, Edward Soeryadjaya memasukkan mengenai poin mengenai gugatan praperadilannya yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Bimanesh merasa manajemen RS Medika Permata Hijau menyalahi aturan.
Saksi ahli meringankan untuk Bimanesh Sutarjo menyebut riwayat penyakit tekanan darah atau hipertensi bisa direkayasa.
Ahli hukum Universitas Indonesia, Suparji Ahmad, menyebut Fredrich Yunadi tidak bisa dipidana.
