atau cari berdasarkan hari
Usulan Anies Baswedan soal revisi Perda Covid-19 belum diterima oleh mayoritas fraksi di DPRD DKI. Bahkan partai pendukung pun ikut menolak.
LBH Jakarta mengatakan revisi Perda Covid-19 itu cenderung hanya menyalahkan warga secara sepihak.
Menurut Charlie, penegakan hukum protokol kesehatan di DKI Jakarta melalui Perda Covid-19 masih belum konsisten dan adil.
Anies Baswedan berencana merevisi Perda Covid-19 untuk menerapkan sanksi pidana kurungan 3 bulan terhadap para pelanggar protokol kesehatan.
Seluruh fraksi DPRD DKI yang hadir sepakat meminta pemerintah menyajikan data soal pelayanan yang sudah dilakukan dalam implementasi Perda Covid-19.
DPRD DKI keberatan dengan ancaman sanksi pidana yang diusulkan dalam draf revisi Perda Covid-19 tersebut.
Politikus PSI di DPRD DKI berbeda pandangan soal revisi Perda Covid-19. Keduanya berbeda soal insentif bagi yang menjalani vaksinasi Covid-19.
Adi menjelaskan, selama ini aturan penegakan protokol kesehatan sesuai peraturan daerah atau Perda hanya bisa dilakukan oleh Satpol PP saja.
Sekretaris Fraksi Golkar Judistira Hermawan mempertanyakan apakah Satpol PP bisa bertugas dengan baik dan siap secara mental sebagai penyidik.
Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Probowo mengatakan, perlu pendekatan win-win solution dalam menangani pandemi.
Tina Toon berharap revisi Perda Covid-19 ini tidak menimbulkan chaos yang lebih panjang lagi.
Ima mengatakan Pemprov DKI harus mencari jalan keluar terbaik untuk warganya, bukan dengan memberlakukan sanksi pidana di Perda Covid-19.
Riza mengatakan penyempurnaan dibutuhkan karena Perda Covid-19 dinilai belum dapat membuat efek jera bagi masyarakat pelanggar protokol kesehatan.
PSI meminta anggota DPRD DKI tak berdebat soal sanksi pidana untuk pelanggar protokol kesehatan. PSI setuju sanksi yang lebih tegas.
Fraksi NasDem DPRD DKI mempertanyakan rencana revisi Perda Covid-19 yang akan memberi sanksi pidana pelanggar protokol kesehatan.
Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI tak boleh memukul warga seperti yang dilakukan anggota Satpol PP Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan akan mengacu pada prosedur hukum acara pidana.
Dalam draf revisi Perda Covid-19, sanksi pidana ditujukan kepada pelanggar yang mengulangi kesalahannya.
Pemerintah DKI menilai Perda Covid-19 tidak membuat masyarakat jera.
M Taufik juga meyakini revisi Perda Covid-19 dengan menyertakan sanksi pidana bagi pelanggar protokol kesehatan, tidak akan ada pertentangan.
