atau cari berdasarkan hari
Gubernur Anies Baswedan menghapus denda progresif saat menerbitkan Pergub DKI Nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Perda Covid-19.
Sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19 di Provinsi Banten itu diatur dalam perda yang baru disahkan DPRD Banten.
Ketua Ombudsman perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengatakan Gubernur DKI Anies Baswedan bisa memasukkan sanksi progresif dalam pergub.
Ketua Komisi bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyesalkan penghapusan kebijakan sanksi progresif bagi pelanggar protokol kesehatan.
Pemprov DKI Jakarta menghapus ketentuan sanksi progresif pelanggaran protokol kesehatan untuk individu maupun badan usaha dalam Pergub yang baru.
Tak hanya mengingatkan Pemerintah DKI menegakkan Perda Covid-19, Mujiyono juga berharap publik figur mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bakal menjatuhkan sanksi kepada warga yang memenuhi kriteria, tapi menolak vaksinasi Covid-19.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghormati gugatan warga terhadap Peraturan Daerah atau Perda Covid-19.
Wagub DKI menyebut Pemprov DKI belum menerima pemberitahuan resmi dari Mahkamah Agung sehubungan dengan gugatan warga soal Perda Covid-19.
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mempersilakan warga menguji materi Perda nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 atau Perda Covid-19.
Seorang warga Jakarta bernama Happy Hayati Helmi mengajukan uji materi Peraturan Daerah DKI nomor 2 tahun 2020 atau Perda Covid-19 ke MA.
DKI Jakarta tengah menyiapkan ketentuan teknis untuk menjalankan Peraturan Daerah Penanggulangan Covid-19 disingkat Perda Covid-19.
Perda Covid-19 memuat 11 bab dan 35 pasal yang mengatur sembilan ruang lingkup, antara lain hak dan kewajiban, pelaksanaan PSBB.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin menyampaikan akan ada sekitar 17 peraturan gubernur Anies Baswedan sebagai regulasi turunan Perda Covid-19.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap semua pihak terlibat dalam mensosialisasikan Perda Covid-19.
Wagub DKI Riza Patria mengimbau warga Ibu Kota tak perlu khawatir dengan pemberian vaksin Covid-19.
Ridwan Kamil mengatakan lebih baik tanpa sanksi untuk soal pemberian vaksin covid-19.
Epidemiolog UI Tri Yunis mendukung penerapan pidana denda terhadap sejumlah pelanggaran protokol kesehatan yang tertuang di dalam Perda Covid-19.
Wagub DKI Ahmad Riza Patria berharap semua pihak terlibat dalam mensosialisasikan Perda Covid-19.
Epidemiolog menanggapi ancaman sanksi pidana terkait warga yang menolak vaksinasi Covid-19.
