atau cari berdasarkan hari
Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mencatat, selama 2021, praktik penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Natuna Utara masih marak.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi membubarkan tiga badan usaha milik negara, yakni PT Perikanan Nusantara, PT Pertani, dan PT Bhanda Ghara Reksa.
Marine Stewardship Council kembali menawarkan dana hibah penelitian untuk ilmuwan dan mahasiswa pascasarjana bidang perikanan senilai Rp 19 miliar.
Bappenas melakukan kajian bioekonomi untuk sumberdaya udang di WPP 718 mendukung pengambilan kebijakan perikanan udang berbasis sains di perairan Aru-Arafura.
IndiHome menjalin kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menayangkan video-video sektor kelautan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat diminta memprioritaskan sektor pertanian dalam pemulihan ekonomi.
KKP menangkap dua kapal ikan Indonesia yang mengoperasikan alat tangkap trawl di wilayah perairan Kabupaten Aceh Timur.
Mahasiswa Universitas Brawijaya membuat pakan ikan koi dari bahan-bahan yang ramah lingkungan dan baik untuk pertumbuhan serta warna ikan koi
Luhut mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Biak Numfor dalam menjawab tantangan ekspor perdana produk perikanan.
Penyidikan tindak pidana pencucian uang di sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat mengungkap penerima manfaat (beneficial owner).
KKP menerapkan kebijakan penangkapan ikan terukur dalam mengelola sumber daya alam perikanan di WPPNRI
Ambruknya bisnis penerbangan akibat pandemi membuat dua pilot AirAsia menggeluti bisnis ikan.
Dua pilot AirAsia mencoba peruntungan berbisnis ikan di saat penerbangan sepi akibat PPKM.
Pembangunan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-based economy) jika dapat berjalan baik bisa mengoptimalisasi manfaat dan pemerataan ekonomi dari perikanan dan kelautan.
Juni lalu, KKP menerima 20 notifikasi dari otoritas Cina soal penemuan paparan Covid-19 pada produk hasil perikanan asal Indonesia.
Permasalahan dalam penerapan WPP selama ini, yakni kurang jelasnya pembagian hak dari pemerintah pusat untuk daerah.
Kenaikan dipicu meningkatnya produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap karena cuaca yang mendukung.
Implementasi WPP dapat dilakukan dengan pemberian insentif yang berkeadilan, pemanfaatan teknologi, revitalisasi data, dan ketegasan fungsi kontrol.
Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat
Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.
