atau cari berdasarkan hari
Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyampaikan sejumlah komitmen untuk memberantas keberadaan mafia tanah.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal bukanlah satu-satunya korban dari keberadaan mafia tanah.
Presiden telah menetapkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres)
Sofyan Djalil menyebutkan pembentukan bank tanah yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan menyelesaikan banyak masalah pertanahan
Polsek Cengkareng tengah mengejar kawanan pelaku pencurian berkedok petugas biro pertanahan
Maria menilai aturan pertanahan dalam UU Cipta Kerja percuma. Ia menduga aturan itu hanya akan menggaet investor hitam.
BPN menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) terkait dengan digitalisasi pertanahan.
Selama 2019, Ombudsman menerima 7.903 laporan. Sebesar 5.464 laporan telah diregistrasi dan ditindaklanjuti sedangkan sisanya dalam proses pemeriksaan
Menanggapi usul Menteri Agraria Sofyan Djalil untuk menghapus pajak tanah progresif, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan mempelajarinya dulu.
Revisi UU Pertanahan dinilai bisa menghambat industri properti.
Koalisi Masyarakat menolak RUU Pertanahan. Mulai dari berpotensi memunculkan konflik sampai tak transparan.
BPN Jakarta Timur mengatakan petugas PTSL dilarang terima pungli sertifikat gratis Jokowi karena sudah tanda tangan pakta integritas.
Anies Baswedan menerangkan proses pembebasan tanah di DKI Jakarta belum memiliki tata aturan yang baik.
Saryana, 70 tahun ikut mengantre pembagian sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo di Kota Serang, Banten.
Presiden Jokowi menyerahkan ribuan sertifikat tanah untuk warga di Provinsi Sumatera Selatan.
Sandiaga Uno mengaku belum menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya dalam kasus tanah di Banten. Surat itu telah tersebar di media sosial.
Sofyan Djalil menargetkan Bank Tanah bisa beroperasi mulai tahun ini.
Wakaf di Indonesia sudah memiliki payung hukum kuat berupa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.
Dirjen SDA Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan penyebab turunnya permukaan tanah di Jakarta lebih banyak disebabkan pengambilan air tanah.
Seluruh Indonesia harusnya 126 juta sertifikat tapi yang dikerjakan baru 46 juta.
