atau cari berdasarkan hari
Gus Sholah setuju jika pilkada kabupaten dan kota dilakukan oleh DPRD. Ia beralasan justru pilkada itu menghabiskan banyak uang.
Dua di antaranya, menurut Tito Karnavian, ialah politik transaksional dan terbatasnya kesempatan bagi calon inkumben.
Dalam jajak pendapat Tempo, sebanyak 388 orang (50,41 persen) tidak setuju dengan rencana kaji ulang pilkada langsung.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai para elite politik seakan-akan menyalahkan masyarakat atas tingginya biaya Pilkada langsung.
Humphrey menilai sistem pilkada lewat DPRD tak akan memunculkan figur-figur seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Joko Widodo atau Jokowi.
Pendiri Netgrit Hadar Nafis Gumay mengkritik rencana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengevaluasi Pilkada secara langsung.
MPR tengah mengevaluasi pilkada langsung untuk melihat apakah lebih banyak manfaat atau mudaratnya. Jika lebih banyak mudaratnya, perlu dievaluasi.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil termasuk yang tidak sreg dengan wacana pengembalian pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
KPU tetap memasukkan aturan larangan eks napi koruptor maju pemilihan kepala daerah atau Pilkada dalam draft Peraturan KPU tentang Pilkada 2020.
Presiden PKS Sohibul Iman menolak ide kepala daerah dalam Pilkada ditunjuk oleh DPRD.
AHY mengatakan Pilkada langsung merupakan amanat reformasi.
Mendagri Tito Karnavian melemparkan opsi Pilkada Asimetris.
Mendagri memunculkan sistem pilkada asimetris sebagai salah satu solusi atas Pilkada Langsung yang saat ini berlaku.
Bahtiar menegaskan bahwa Kemendagri tidak dalam posisi mendorong pelaksanaan pilkada secara tak langsung.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut ada sejumlah opsi dalam evaluasi sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada.
Tito Karnavian mengatakan tengah mengkaji sejumlah opsi-opsi sebagai solusi atas evaluasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada langsung.
Menurut Feri untuk menjalankan tugasnya KPU bisa membuat aturan yang melarang bekas koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah melalui pilkada.
Perludem menyayangkan logika berpikir yang menyalahkan Pilkada secara langsung, bukannya membenahi kelembagaan parpol sebagai penyumbang masalah.
Perludem menyebut ongkos Pilkada langsung menjadi bengkak karena calon mengeluarkan pos anggaran ilegal.
Menurut ICW mengganti sistem pilkada menjadi tidak langsung merupakan kesimpulan prematur.
