atau cari berdasarkan hari
Presiden Jokowi disebut presiden terbodoh di dunia dengan diksi yang lebih kasar.
Jokowi meminta masyarakat bijak dalam menyikapi isu berita bohong dan fitnah yang menyebar menjelang pencoblosan pada 17 April 2019.
Ma'ruf Amin dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda di Kabupaten Sumenep dan Pamekasan.
"(Pancasila) Itu bagian dari komitmen pendiri bangsa kita, termasuk dari kami juga," kata Slamet Maarif.
Prabowo mengatakan bahwa dirinya dituding melarang tahlilan.
Wakil Sekretaris TKN Verry Surya Hendrawan mengatakan bahwa masih ada 6 persen masyarakat yang percaya hoaks Jokowi PKI.
Jauh sebelum isu komunisme dan PKI yang menyerang Gerindra pada Pilpres 2019, capres inkumben Jokowi telah diserang isu ini sejak pilpres 2014.
Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengecam Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan hal itu karena ingin memenangkan Prabowo.
Sekjen PSI, Raja Juli Antoni bersyukur atas keputusan Gerindra dan kubu Prabowo yang mengakui keturunan anggota PKI sebagai warga negara biasa.
Presiden Jokowi sebut ada tiga hoax keji yang kerap ditujukan kepadanya, terutama soal isu PKI.
Mabes Polri mengatakan razia buku PKI merupakan urusan Kejaksaan Agung.
Ryamizard telah menyampaikan sarannya soal razia buku. "Sudah lah, saya sudah sampaikan kemarin, tidak usah suka komunis."
Baner seorang caleg PSI di Tulungagung dicoret-coret tulisan PKI.
TNI membantah menyita buku PKI di Padang.
Elsam menyayangkan penyitaan buku yang dituduh menyebarkan ajaran PKI oleh TNI.
Megawati mengatakan kesal dengan tudingan bahwa ia anggota PKI
Amien Rais bercermah selama satu jam di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Namun, ia meminta untuk tidak dikutip.
Salah satu buku berjudul Gerwani yang disita TNI dan Polisi di Kediri malah tidak menyinggung penyebaran paham komunisme atau PKI.
Pelarangan diskusi atau sebuah buku karena dituduh berbau PKI bukan hanya sekali terjadi. Tempo mencatat ada enam insiden semacam ini.
Penyitaan buku yang menyinggung PKI dan komunisme oleh TNI dan Polri justru dianggap tak sesuai dengan amanat UUD 1945.
